Rakor Lintas Sektoral Wujudkan Pilkada Serentak 2024 Aman Berkualitas

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Selasa (3/9/2024) di Gedung Putri Karang Melenu (PKM) Tenggarong Seberang.

Sunggono menyampaikan, pada tahun ini Pilkada serentak akan kembali digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota se Indonesia, termasuk Kukar yang akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim serta memilih Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Upaya mewujudkan pelaksanaan Pilkada langsung yang lebih berkualitas, merupakan tanggungjawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

Meskipun teknis pelaksanaan Pilkada merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun Pemda juga berkewajiban untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk dukungan sekaligus peran dan kewajiban pemerintah daerah bersama dengan KPU, Bawaslu, TNI dan POLRI agar Pilkada Serentak Tahun 2024 berjalan kondusif, maka  digelar Rakor lintas sektoral.

“Dengan Rakor ini saya sangat mengharapkan terjalinnya hubungan yang saling mendukung antara Pemda dengan KPU, Bawaslu, TNI dan Polri dalam rangka menyukseskan dan mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak agar berjalan aman, kondusif dan sesuai tahapan penyelenggaraannya,” ujarnya saat membacakan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah.

Dikatakannya, Pemkab Kukar telah memberikan dukungan dana hibah melalui APBD dalam rangka Pilkada Serentak 2024 sebesar Rp 103 Miliar.

“Dengan telah terealisasinya anggaran tersebut maka pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 Insyaallah dapat terlaksana sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ia mengajak dan mengimbau seluruh komponen untuk bahu membahu menciptakan kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat Kukar melalui upaya-upaya pembelajaran politik yang benar dan bertanggung jawab, karena pembangunan politik merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat Kukar.

“Kita tentu sepakat salah satu parameter utama kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada adalah tingkat partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara,” ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri meminta peran pemerintah daerah lebih optimal lagi untuk meningkatkan partisipasi pada pemilu dan pilkada tahun 2024. Target nasional tingkat partisipasi pemilih dipatok sebesar 79,5 %. Peran pemerintah ialah melakukan sosialisasi yang masif untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat tersebut agar dapat tercapai.

“Semoga acara ini dapat meningkatkan sinergi kita untuk mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang aman, damai dan partisipatif, dan semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah SWT,” ujarnya.

Hadir pada Rakor itu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kukar, juga Polres Bontang, Kodim 0908/Bontang, KPU Kukar, Bawaslu Kukar, Kepala Badan Kesbangpol Kukar Rinda Desianti, Polisi Pamong Praja Kukar, para Camat, Kapolsek, Danramil se Kukar, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwascam se Kukar.(kk04)

---