Ribuan Guru di Kubar Demo Mogok Kerja

SENDAWAR – Ribuan guru di Kabupaten Kutai Barat melakukan akan melakukan aksi mogok kerja usai tuntutan mereka terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tak kunjung dipenuhi. Aksi ini ditandai dengan pemasangan spanduk bertuliskan “mogok kerja sampai tuntutan guru di Kubar dipenuhi” di sejumlah titik.

Perwakilan Forum Komunikasi Antar Guru, Martin, mengatakan pihaknya sudah tidak lagi bernaung di Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) lantaran adanya perbedaan pendapat. Mereka kemudian membentuk forum baru lengkap dengan badan hukum sebagai wadah perjuangan.

“Tuntutan kami jelas, yakni agar TPP guru disetarakan dengan TPP struktural supaya tidak ada ketimpangan. Prinsip pembagian TPP harus berdasarkan keadilan demi kesejahteraan bersama pegawai di Kutai Barat. Kami juga menolak keras adanya pemotongan TPP di masa mendatang,” tegas Martin usai audiensi, Rabu (17/9/2025).

Martin menyebut, forum sudah menempuh berbagai langkah sebelum memutuskan mogok kerja. Mulai dari rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD, audiensi dengan anggota dewan, hingga bertemu langsung dengan Bupati Kutai Barat. Namun, hasil pertemuan terbaru di Auditorium Aji Tulur Jejangkat tidak memberikan jawaban yang meyakinkan.

“Bupati sebelumnya menerima kami dengan baik. Tapi sampai hari ini kami tidak tahu di mana letak masalahnya sehingga tuntutan belum dipenuhi. Karena itu, kami sepakat melakukan mogok kerja sampai tuntutan disahkan,” ujarnya.

Menurutnya, sekitar 5 ribu guru kemungkinan akan terlibat dalam aksi tersebut. Ia menyadari dampak mogok kerja terhadap siswa, namun menegaskan langkah itu sudah dipertimbangkan matang-matang.

“Para pejabat juga punya anak-anak yang diajar oleh kami. Seharusnya mereka memikirkan kesejahteraan guru, bukan hanya kesejahteraan mereka sendiri,” katanya.

Hingga kini, forum guru belum menyiapkan langkah alternatif agar siswa tetap bisa belajar selama mogok berlangsung. Sementara dari pihak orang tua murid, belum ada respons resmi terkait rencana aksi tersebut.

“Kami berharap ada kejelasan pada rapat kali ini, tetapi karena tidak ada jawaban, kami siap menanggung risiko apa pun,” tambah Martin. (arf)

---