Sebanyak 2.329 P3K Kukar Dilantik

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melantik 2329 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pemkab Kukar, Senin (9/9/24) di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kukar. 2329 P3K tersebut terdiri dari Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Saya ucapkan selamat karena statusnya sudah naik, yang tadinya tenaga honor sudah meningkat menjadi pegawai P3K,’ungkapnya.

Dikatakan Edi Damansyah, perjuangan Pemkab Kukar melalui program Kukar IDAMAN untuk mendapatkan kuota sejumlah 2329 bukan mudah. Semua itu ada tahapnya dan ini tidak mudah tapi tetap dilakukan dan diperjuangkan sebagai bentuk komitmen untuk mensejahterakan masyarakatnya dan juga Ini merupakan bukti nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kami berlomba dengan kabupaten kota se-Indonesia untuk mendapatkan Kuota, alhamdulillah perjuangan kami perjuangan Kukar Idaman untuk mendapat kuota 2329 tahap pertama bisa terlaksana dan hari ini sudah diambil sumpahnya untuk mendapat haknya,”imbuhnya.

Ia juga meminta pegawai P3K yang sudah dilantik bisa melaksanakan tugas dengan baik dengan terus meningkatkan kualitas diri .

“Tolong ubah pola pikir lama, mungkin saat masih tenaga honor agak sedikit malas-malas dan kendor tapi dengan perubah status P3k bisa menambah kualitas pegawai P3k untuk lebih baik lagi. Jadi minta tolong berubah agar bisa memperkuat sinergi dan kontribusi dalam membangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang lebih maju dan sejahtera,”pinta Edi

Ia juga menambahkan bahwa tahun 2024 pemerintah melalui program Kukar Idaman telah berjuang kembali dan mendapatkan kuota sebanyak 5.776 orang 574 tenaga guru 351 tenaga kesehatan 4.851 tenaga administrasi.

“Kuota ini tidak turun tiba-tiba tetapi ini merupakan perjuangan Bupati dan wakil Bupati yang telah banyak melakukan beberapa komitmen dengan menandatangani beberapa fakta integritas untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa tenaga honor ini sesuai dengan kebutuhan di Kutai Kartanegara,” ungkap Edi Mengakhiri. (kk08)

---