Bupati Kutai Timur: Pemerintah Berkomitmen Membangun Daerah

SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman mengatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk terus berkomitmen membangun dan mengopimaltisasikan segala bentuk program pembangunan. Karena sangat dibutuhkan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Kebutuhan minimal itu sederhana saja, air bersih, jalan dan listrik. Oleh karenanya dalam tahun ini dan tahun depan Pemkab Kutim akan terus mengoptimalkan pekerjaan dibidang infrastruktur tersebut,” ujarnya ketika memberikan sambutan pada pelaksanaan groundbreaking pembangunan IPA Kabo dilaksanakan Sabtu (21/10/2023).

Dikatakan, Kutim memiliki wilayah yang cukup luas. Sebagai contoh, untuk ke Batu Ampar dari Sangatta harus melewati Rantau Pulung, jalannya baru terbangun sekitar 10 persen atau dalam kondisi yang bagus, selebihnya harus tergoncang. Maka saya meminta semua pihak, usahakan jalan yang sering dilewati, khususnya jalan kabupaten harus didukung program pemeliharaan yang proporsional dan professional dengan sistem yang ada,” ujarnya.

Sehingga masyarakat yang melintas merasakan dan menikmati perjalanan. Bupati meminta semua program pemeliharaan dan lainnya digarap maksimal. Setelah infrastruktur jalan sudah mulus dan enak dilewati pengguna jalan, Bupati lantas meminta agar Dinas PUPR berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memasang rambu-rambu dengan pesan yang sangat dalam.

“Karena kalau tidak, rambu-rambu itu hanya sekadar simbol di jalan. Apalagi kalau jalan mulus dan enak justru cenderung meningkatkan angka kecelakaan, sementara kalau jalan rusak hanya sering membuat truk terguling namun tidak sampai ada jiwa melayang,” katanya mencontohkan.

Contoh lain, jalan mulus menuju Maloy yang saat malam kerap dijadikan adu balap liar, karena kurangnya rambu-rambu. Kades berinisiatif memasang rambu dan spanduk bertuliskan “nenek moyang kita pelaut, bukan pembalap” dan kemudian saat ini dijadikan arena berjualan UMKM yang dikelola oleh BUMDes sehingga lebih bermanfaat. Sebelum menutup sambutannya, Ardiansyah kembali mengingatkan agar perihal yang ia sampaikan dijadikan komitmen pemerintah melalui Dinas PUPR dalam meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Termasuk dranase untuk menanggulangi banjir.

“Menanggulangi banjir mungkin membutuhkan program multi dimensi, tetapi untuk menanggulangi dampak banjir bisa dengan drainase. Tetapi harus memperhatikan koneksivitas jalur air. Jangan sampai air yang dialirkan tidak masuk ke dalam penampungan air atau tidak sesuai dengan kajian teknis yang diharapkan,” ujarnya.

Sementara untuk pelayanan air bersih, Bupati tidak menginginkan perusahaan air minum diplesetkan menjadi perusahaan air mandi, karena kurangnya kualitas air yang diharapkan. Dengan kemampuan yang ada, kualitas air tersebut harus diperhatikan.

Selanjutnya meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya yang belum memiliki sambungan rumah layanan air bersih hingga ke pelosok desa. Dengan memaksimalkan SPAMDES di desa didukung oleh Kades.

“Dinas PUPR dan Perumdam TTB harus mampu memetakan wilayah yang terkoneksi dan mana yang belum. Peta dimaksud harus dimiliki Perumdam, Dinas PU dan Kantor Desa. Sehingga mudah di evaluasi kebutuhan minimal. Apapun yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu memang tidak bisa seratur persen memuaskan. Maka dari itu saya katakan butuh komitmen kita untuk melaksanakan dan masyarakat hanya menikmati seperti yang mereka inginkan,” tutup Ardiansyah. (adv)

---