Dinas Pariwisata Kaltim Klarifikasi Isu Biaya Perjalanan Dinas

SAMARINDA – Unggahan sebuah akun media sosial yang menampilkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur membuat heboh jagat maya. Pada unggahan itu, disebutkan bahwa biaya perjalanan dinas Dispar Kaltim mencapai hampir Rp1 miliar.

Informasi tersebut sontak menuai reaksi publik. Warganet mempertanyakan besarnya angka yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah upaya pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.

Namun, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi menegaskan, angka tersebut tidak benar. Ia menyebut unggahan itu menyesatkan dan tidak sesuai dengan realisasi anggaran yang berlaku.

Ririn tidak mengetahui sumber yang ditampilkan di medsos tersebut. Nilainya juga tidak besar.

“Itu data tahun sebelumnya, sebelum kena rasionalisasi, dan itu pun masih tahap usulan. Bukan realisasi,” jelas Ririn saat dikonfirmasi, Selasa (28/10/25).

Ririn menegaskan, selama ini Dispar Kaltim tidak pernah memiliki anggaran perjalanan dinas hingga Rp1 miliar, apalagi untuk satu kali keberangkatan seperti yang disebut dalam unggahan tersebut.

Menurutnya, setiap kegiatan perjalanan dinas rata-rata hanya sekitar Rp30 hingga Rp36 juta, tergantung kegiatan yang dilakukan. Jika diakumulasikan, total perjalanan dinas Dispar Kaltim selama satu tahun hanya sekitar Rp300 juta.

“Cuma sekali berangkat itu Rp30 juta aja. Itu pun untuk kegiatan seperti table meeting dan pendampingan pelaku usaha wisata. Total setahun juga cuma sekitar Rp300 jutaan,” ungkapnya.

Ririn menambahkan, angka yang muncul di media sosial kemungkinan berasal dari dokumen usulan awal tahun, yang belum melalui proses rasionalisasi. Dalam penyusunan APBD, kata dia, setiap usulan anggaran akan disesuaikan kembali dengan kebijakan efisiensi daerah dan arahan Gubernur Kaltim.

“Kami juga sudah tracking ke internal. Nilai-nilai itu enggak ada di sistem kami. Mungkin dia dapat dari dokumen usulan awal, tapi itu pun sudah berubah setelah penyesuaian anggaran,” ujarnya.

Ia memastikan bahwa tidak ada pos perjalanan dinas senilai Rp900 juta atau Rp1 miliar di Dinas Pariwisata Kaltim untuk tahun anggaran 2025. Semua kegiatan, tegasnya, telah melalui proses efisiensi sejak awal.

Ririn menyampaikan bahwa pada tahun 2026 nanti, fokus Dispar Kaltim akan diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan pada perjalanan dinas besar-besaran.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, nanti kegiatan harus lebih banyak ke masyarakat. Jadi ya mungkin lebih banyak pakai Zoom Meeting, FGD, dan fasilitas yang sudah ada di pemda,” ucapnya.

Ririn juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa konfirmasi ke pihak terkait.

“Kami terbuka kok. Kalau mau data resmi, bisa minta ke kami. Jangan asal sebar, nanti malah menyesatkan,” tutupnya. (yud)

---