Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kutai Barat Tingkatkan IDM

SENDAWAR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Kutai Barat memiliki salah satu program yang menjadi unggulan yaitu program Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan visi misi Bupati yang harus di kerjakan oleh DPMK.

Kepala Dinas DPMK Erik Victory menyampaikan, IDM saat ini banyak mengalami peningkatan. Namun diakui mamsih ada kampung yang tertinggal sebanyak 4 kampung.

“Kami akan pastikan untuk tahun depan sudah tidak ada lagi kampung yang tertinggal,” ujarnya.

Dijelaskannya, untuk tahun ini DPMK sudah mengambil langkah untuk meningkatkan status tertinggal menjadi berkembang, karena DPMK kabupaten sudah bekerja sama dengan pemerintah provinsi dengan beberapa indikator yang ada yang susah untuk dinaikkan yaitu infrastruktur jalan.

“Jalan di kampung tersebut masih status jalan perusahaan,” Kata Erik Victory Rabu (9/10/2024).

Ia menuturkan, untuk empat kampung yang tertinggal itu adalah Tanjung Soke, Garunggung, Lamper dan Draya, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), karena empat kampung tersebut satu jurusan jalannya.

Tahun ini DPMK sudah bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Balai Jalan di Balikpapan dan juga Dinas DPMD Provinsi.

“Tahun 2025 bantuan provinsi itu sudah masuk di sistem untuk pembangunan jalan yang empat kampung dengan anggaran Rp 200 hingga Rp300 miliar ,” bebernya.

Ia menyebut, yang menjadi kendala jika jalan tersebut belum memiliki status jelas akan membuat  tidak bisa membangun. Mengatisipasi hal tersebut, pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi dengan DPMD provinsi.

Ia menyebut , hasil kesimpulan dari LH provinsi sudah keluar SK penetapan jalan tersebut menjadi jalan provinsi dan boleh dibangun jalan serta bisa ditindaklajuti Balai Besar Jalan dan Jembatan yang ada di Balikpapan.

“Hingga saat ini kami belum tahu perkembangan tentang jalan tersebut karena sudah diambil alih oleh provinsi,”tandasnya.

Erik mengatakan,  saat ini di Kaltim hanya ada empat desa tertinggal. Satu di Berau dan yang tiga di Kubar. Ia bisa memastikan tahun depan untuk di Kubar sudah tidak ada lagi desa tertinggal karena sudah dianggarkan di Kesrasos Provinsi. Erik menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 mencoba membangun jalan tersebut, akan tetapi tidak bisa karena jalan tersebut masih berstatus jalan perusahaan.

“Apabila kita tetap memaksa membangun pasti jadi temuan,” bebernya. (adv/diskominfo/Kbr)

---