Fraksi GDK Dorong Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi PAD di APBD Kutai Barat 2026

SENDAWAR – Fraksi Gerindra-Demokrat-Keadilan (F-GDK) DPRD Kutai Barat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama, Rabu (15/10/2025).

Pada penyampaiannya, Fraksi GDK, Andrianus, menegaskan bahwa rancangan APBD 2026 merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

“Fraksi GDK mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang konsisten menjaga keterbukaan dan semangat transparansi dalam setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan APBD. Ini mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Andrianus dalam pandangan umumnya.

Ia menyebut, dalam Nota Pengantar APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp2,81 triliun, dengan rencana belanja daerah sebesar Rp3,51 triliun. Angka tersebut menunjukkan adanya defisit anggaran, ditambah lagi dengan rencana pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Menurut Andrianus, kondisi ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga stabilitas fiskal, sembari memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Karena itu, Fraksi GDK menyampaikan beberapa saran strategis kepada pemerintah daerah agar pengelolaan APBD tetap efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pertama, Fraksi GDK mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak yang lebih efisien namun tidak membebani masyarakat.

“Kami menyarankan penerapan sistem digital untuk pemungutan pajak dan retribusi guna menciptakan efisiensi dan transparansi,” kata Andrianus.

Selain itu, ia menilai pentingnya pemerintah daerah mengelola potensi sumber daya alam secara bijak, mengembangkan sektor pariwisata, serta memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berkontribusi lebih besar terhadap kas daerah.

Kedua, Fraksi GDK menyoroti pentingnya penerapan prinsip efisiensi dan prioritas belanja. Andrianus meminta agar anggaran yang tidak terlalu mendesak dialihkan ke program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang tidak produktif, dan menerapkan prinsip value for money dalam setiap perencanaan anggaran. Beberapa belanja modal yang belum mendesak juga bisa ditunda untuk menjaga efisiensi fiskal,” jelasnya.

Meski dalam kondisi fiskal yang ketat, Fraksi GDK tetap meminta pemerintah daerah menjaga kesinambungan kinerja pemerintahan dan memastikan program prioritas tetap berjalan.

“Program yang berdampak langsung pada masyarakat harus menjadi fokus utama, terutama yang terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang rusak dan program prioritas Bupati Kutai Barat,” ujar Andrianus.

Fraksi GDK juga menekankan pentingnya meningkatkan sinergi antara Pemkab Kutai Barat dengan Kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Hal ini diperlukan agar pemerintah daerah mendapatkan dukungan tambahan, baik dalam bentuk kebijakan maupun pendanaan.

“Dalam situasi keuangan yang terbatas, sinergi dengan pemerintah pusat menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan daerah dan mencari solusi bersama atas berbagai tantangan fiskal,” kata Andrianus.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi GDK menyampaikan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami percaya, dengan semangat kebersamaan antara legislatif dan eksekutif, Kutai Barat mampu menghadapi tantangan fiskal dengan bijak. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati langkah kita dalam pengabdian untuk Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat,” pungkas Andrianus. (adv/diskominfo/kbr).

---