Ikuti Rakor, Wali Kota Samarinda Targetkan Inflasi Terjaga

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan angka inflasi di Provinsi Kaltim berada di persentase 4,76 persen. Sedangkan di Kota Samarinda sendiri, berada di angka 4,45 persen.

“Jika dibandingkan rata-rata nasional, yakni 5,26 persen, dan angka di Kaltim, Kota Samarinda masih terkendali. Ini pertanda bahwa pengendalian yang kita lakukan secara kolaborasi dan sinergi bersama stakeholder di Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID baik Bank Indonesia, Forkopimda maupun TNI-Polri, membuahkan hasil sampai saat ini,” ungkap Andi usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Ruang Command Center Diskominfo Kota Samarinda, Senin, (24/10/2022).

Rakor dipimpin Mendagri Tito Karnavian didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipa dan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono.

Dikatakan, saat ini seluruh negara di dunia sedang mengalami inflasi yang berkembang secara cepat karena pukulan krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 namun Indonesia patut bersyukur masih bisa mengendalikan Covid-19 dan survive secara ekonomi terbukti ekonomi Indonesia tumbuh relatif cukup baik. Kemudian perang Rusia dan Ukraina juga menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat. Sehingga Kemendagri melaksanakan Rakor yang dihadiri Gubernur dan Wali Kota serta Bupati se Indonesia.

“Di Indonesia dalam paparan Rakor tadi, baik Provinsi maupun ratusan kabupaten/kota memiliki angka inflasi yang cukup tinggi juga dibeberapa tempat bagian seperti Bali Nusa, Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Kalimantan, inflasi paling tinggi di Sampit termasuk terjadi kenaikan di Singkawang. Inflasinya melebihi 7 persen, ada yang sudah mencapai 8 persen,” ucap Andi Harun.

Andi juga mengakui seluruh OPD hingga tingkat camat dan lurah di wilayah Pemkot Samarinda telah menjadikan pengendalian inflasi sebagai isu utama dan gerakan pengendalian bersama.

Pihaknya juga telah melakukan 10 langkah solusi pengendalian inflasi yang disarankan oleh Kemendagri. Kesepuluh langkah tersebut yaitu, isu pengendalian Inflasi Menjadi Isu Prioritas, Komunikasi Publik, Aktifkan TPID, Aktifkan Satgas Pangan, BBM Subsidi tepat Sasaran ke Masyarakat Tidak Mampu, Laksanakan Gerakan Penghematan Energi, Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen, Laksanakan Kerja Sama Antar Daerah, Intensifkan Jaring Pengaman Sosial, dan BPS dan Bank Indonesia Provinsi Umumkan Angka Inflasi hingga Kabupaten/Kota.

Andi mengatakan masyarakat juga menjadi elemen yang penting untuk ikut berpartisipasi mengendalikan inflasi. Salah satunya di kedua poin langkah tersebut. Poin ke-6 dan poin ke-7.

“Kami mengajak masyarakat untuk mengikuti salah satu gerakan pangan tanam cepat panen. Misalnya tanam cabai di lahan kosong pekarangan rumah. Pun, melakukan gerakan hemat energi. Mematikan lampu di rumah pada siang hari atau mematikan penggunaan AC jika tidak dibutuhkan,” pinta Andi.

Kedua langkah ini akan bisa memberikan keringanan beban ekonomi yang dihadapi selama inflasi ini. Andi memastikan Pemkot Samarinda berupaya keras untuk mengendalikan inflasi di Kota Samarinda.

“Minimal terjaga. Harapan kita turun. Tapi kita tidak bijaksana untuk berlebihan karena berbagai faktor. Seperti faktor situasi global, faktor di daerah lain seperti produksi, transportasi, cuaca. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kerjasama, kolaborasi agar inflasi tetap terkendali, Setidaknya, angka inflasi Kota Samarinda stabil di angka 4,45 persen,” pungkas Andi Harun.(dw/adv)

---