Ketua DPRD Kubar Soroti Kinerja Dinas PUPR

SENDAWAR — Ketua DPRD Kubar Ridwai, menyoroti rendahnya serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Ridwai mengungkapkan, berdasarkan data yang ia terima, serapan anggaran di beberapa OPD masih berada di angka kurang dari 50 persen.

Kondisi ini menjadi perhatian utama karena menyangkut anggaran yang cukup besar dan menyentuh program strategis di daerah.

“Masih di bawah 50 persen. Nah, ini sudah bulan Oktober. Sebentar lagi sudah masuk November. Artinya, kita tinggal sekitar satu setengah bulan lagi untuk mengejar target serapan anggaran,” ujar Ridwai, Senin (20/10/2025).

Ia menambahkan, kendala utama bukan karena minimnya dana. Melainkan keterbatasan waktu untuk melaksanakan pekerjaan yang memiliki cakupan cukup besar.

Beberapa item pekerjaan memang memerlukan durasi yang lebih panjang sehingga perlu perencanaan matang.

“Ini persoalannya waktu. Kita paham, karena pekerjaan yang lumayan besar memang membutuhkan waktu panjang. Tapi kalau langsung bilang tidak bisa karena waktunya tidak nutup, itu bukan solusi. Yang penting, kita coba menyesuaikan skala pekerjaan agar tetap bisa dilaksanakan,” jelas Ridwai.

Ridwai menekankan, meski ada keterbatasan waktu, pelaksanaan pekerjaan tetap harus melalui mekanisme lelang.

Dengan cara ini, serapan anggaran masih dapat tercatat, dan program yang direncanakan pemerintah tetap berjalan meski dalam skala yang lebih terkendali.

“Kita bisa kurangi sedikit anggarannya, misalnya dari rencana awal dikurangi, tetapi tetap dilaksanakan. Itu masih memungkinkan.”ujarnya.

“Kalau tidak dilelang sama sekali, serapan anggaran akan tetap 0 persen. Intinya, lelang dulu, baru progres di lapangan menyesuaikan,” kata Ridwai.

Ridwai juga menekankan pentingnya fokus pada tiga OPD dengan alokasi anggaran besar. Yakni Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.

Menurutnya, jika serapan anggaran di tiga OPD ini rendah, dampaknya akan signifikan terhadap realisasi belanja daerah secara keseluruhan.

Memang masih ada OPD lain katanya yang serapan anggaran masih di bawah 50 persen juga. Sepert dinas kearsipan, perikanan, catatan sipil. Tapi dampaknya tidak terlalu besar.

“Tapi PUPR, pendidikan, dan kesehatan ini alokasinya besar sekali. Jadi, kalau serapannya rendah, langsung membengkak dan menjadi perhatian utama,” tegas Ridwai.

Ia menjelaskan, kendala serapan anggaran yang belum optimal seringkali muncul karena pekerjaan yang terlalu kompleks. Serta memerlukan waktu lebih panjang dari jadwal yang tersedia.

Namun, Ridwai menegaskan, tidak boleh ada alasan. Pelaksanaan harus tetap berjalan meski harus menyesuaikan skala dan sumber daya yang tersedia.

Ridwai menekankan bahwa prinsip efisiensi dan akuntabilitas menjadi kunci pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran.

Meskipun waktu terbatas, pekerjaan harus tetap mengikuti prosedur, mulai dari perencanaan, persiapan lelang, hingga pelaksanaan dilapangan.

Pendekatan fleksibel dengan menyesuaikan skala pekerjaan diyakini dapat menjaga agar serapan anggaran tetap tercapai tanpa mengorbankan kualitas.

“Ini bukan soal menambah anggaran, tapi soal memastikan anggaran yang ada digunakan secara efektif. Kita dorong agar pekerjaan yang sudah direncanakan bisa selesai, meski waktunya terbatas. Dengan koordinasi yang baik antara DPRD dan OPD, target serapan anggaran tetap bisa tercapai,” jelas Ridwai. (adv/diskominfo/kbr).

---