Kutai Kartanegara Siapkan SDM Pelayanan Digital

JAKARTA- Penjabat sementara (Pjs)  Bupati Kutai Kartanegara Bambang Arwanto mengatakan, Mall Pelayanan Publik (MPP) digital tahun ini sudah ditetapkan, dan saat ini langkah -langkah yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan stakeholder yang terkait dengan pelayanan publik, karena MPP Digital harus memiliki protokol komunikasi standar yang menjamin setiap pelayan publik dapat memberikan produk yang standar dan terjamin untuk masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bambang Arwanto saat menghadiri Gebyar Pelayanan Prima 2024 dengan Tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif dan Inklusif”, Selasa (8/10/24) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta.

Acara tersebut juga dihadiri Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta sejumlah Pj Gubernur, Bupati, Walikota, pimpinan instansi lainnya dan juga pejabat tinggi Madya dan Pratama, Kepala Daerah serta pimpinan unit pelayanan publik, baik secara langsung maupun virtual melalui kanal YouTube Kementerian PANRB.

Rangkaian acara meliputi Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik, Soft Launching Mall Pelayanan Publik, Penetapan Mall Pelayanan Publik Digital serta Penetapan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP).

Penghargaan diberikan dalam berbagai kategori seperti Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI), serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) lingkup kementerian/lembaga tahun 2024.

Sebanyak 22 Mall Pelayanan Publik (MPP) diluncurkan secara resmi, menyusul 284 MPP yang telah ada sebelumnya. Penambahan MPP diharapkan dapat semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi layanan publik di berbagai daerah. Selain itu, 110 Mall Pelayanan Publik Digital juga diresmikan dengan integrasi layanan yang mencakup berbagai sektor termasuk jaminan pensiun dari Taspen.

SDikatakan Bambang, salah satu terpenting adalah persiapan SDM yang handal dan paham akan digitalisasi . “Perlu adanya Staf IT yang Ekspert dalam pelayanan ini,” imbuhnya.

Ia juga meminta kepada seluruh stakeholder untuk sama-sama mengedukasi masyarakat untuk lebih melek terhadap IT (melek digital) karena sampai saat ini Kutai Kartanegara masih belum merata di seluruh kecamatan terhadap teknologi IT.

Dengan adanya MPP digital maka masyarakat tidak perlu membawa berkas bermacam-macam cukup satu data saja maka sudah bisa mengakses seluruh kebutuhan.

“Nantinya dengan MPP digital Masyarakat hanya perlu membawa KTP saja maka semua fasilitas pelayanan sudah bisa dilakukan,”ungkapnya mengakhiri. (kk08)

---