Pemerintah Pusat Apresiasi Pemda – Beri Penghargaan Peraih Opini WTP di Kaltim

SAMARINDA- Pemerintah Daerah peraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018, dilingkup Provinsi Kaltim diapresiasi oleh Pemerintah Pusat. Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani atas nama Meteri Keuangan Sri Mulyani tersebut dihelat di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Selasa (22/10/2019).

Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mewakili Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim. Khususnya yang berhasil meraih Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan 2018. Hampir seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota lingkup Kaltim termasuk Pemprov Kaltim berhasil meraih opini WTP atas LKPD tahun 2018. Kecuali Pemda Kabupaten Mahakam Ulu yang masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) .

Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut yaitu, Pemprov Kaltim, Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Bontang dan Kabupaten Paser.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten yang berhasil mempertahankan opini WTP selama empat tahun yakni, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian tiga kali WTP Kabupaten Penjam Paser Utara. Terakhir Kabupaten Mahakam Ulu masih WDP.

Hadir dalam penyerahan penghargaan ini, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Midden Sihombing, Kepala Perwakilan BPK Kaltim Dadek Nandemar, Plt Sekprov Kaltim Muhammad Sa’bani, para Walikota/Bupati Se-Kaltim. Para Kepala OPD Pemprov Kdan Kabupaten/Kota di Kaltim.

Wakil Bupati Kutim H Kasmidi Bulang, mewakili Bupati yang sedang pelatihan kepemimpinan di Lemhanas. Dari Kutim turut hadir Ketua DPRD Kutim Hj Encek UR Firgasih serta beberapa pimpinan OPD di lingkup Pemkab Kutim.

Acara ini juga dirangkai dengan penyerahan alokasi bantuan keuangan oleh Pemprov Kaltim kepada Kabupaten/Kota Se-Kaltim. Serta seminar APBN tahun anggaran 2020 dan isu-isu strategis pengelolaan keuangan daerah. (*/hm15)

---