Pemkab Gelar Desk Usulan Program RBPK

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono membuka kegiatan Desk Usulan Program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) kepada Perusahaan Pertambangan Batubara dan Perkebunan di Wilayah Kukar di Ruang Rapat Bappeda Kukar Lantai. 1, Kamis (12/10/23)

Dalam acar tersebut kegiatan di bagi menjadi 2 sesi yang diikuti oleh 118 perusahaan batu bara dan 33 perkebunan kelapa sawit.

Hadir dalam acara tersebut Muhammad Reza Kabag SDA, Alfian Noor Kepala DPMPTSP dan juga PLT Kepala DLHK dan beberapa perwakilan OPD terkait.

Dalam arahannya Sunggono mengatakan bahwa saat ini Kutai Kartanegara dihadapkan pada tiga masalah besar yakni kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran.

“Tiga tantangan besar tersebut menjadi mata rantai yang saling terkait dan harus dipecahkan, pemerintah tak bisa sendiri untuk itu perlu peran berbagi pihak termasuk perusahaan,”ungkapnya

Menurutnya, masalah besar tersebut seperti lingkaran setan yang harus segera diputus dengan Program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) yang salah satunya adalah Corporate Social Responcibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Ia juga menjelaskan kan bahwa selama ini CSR yang dilakukan masih bersifat sporadis, belum fokus dan terintegrasi. Program CSR cenderung pada kegiatan dengan skala kecil sehingga dampak yang ditimbulkan belum terlalu signifikan.

Untuk itu Pemkab Kukar menawarkan paradigma baru CSR dengan mendorong agar program CSR dilakukan sejalan dengan prinsip yaitu fokus, bertahap dan berkelanjutan.

“Kegiatan yang disusun harus memiliki road map yang jelas dengan siapa sasarannya, apa manfaatnya dan bagaimana tindak lanjutnya sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah yaitu by name dan by address,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Program/Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan jangan hanya berorientasi pada peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur tetapi juga harus memfokuskan pada sektor pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan serta sarana prasarana.

“Kami punya data yang valid siapa saja perusahaan yang sudah berkontribusi maupun yang belum berkontribusi,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa perusahaan tak perlu khawatir memberikan CSR karena yang akan diprioritaskan adalah masyarakat miskin di wilayah kerjanya.

Kegiatan Program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) dilakukan untuk memastikan perusahaan punya tanggung jawab yang sama kepada Masyarakat khusunya masyarakat diwilayah kerjanya.(kk08/adv diskominfo kukar)

---