Pemkab Kutai Barat Alokasikan Rp 5 Miliar Bantuan Rumah Layak Huni

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 5 miliar untuk bantuan rumah layak huni (RLH). Anggaran tersebut digunakan untuk membangun 212 unit rumah layak huni dengan beberapa kategori.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kutai Barat, Kamius Junaidi menjelaskan, ada tiga kategori bantuan RLH. Pertama, penyediaan RLH dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yaitu program bantuan perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada kategori ini Pemkab Kubar mengalokasikan dana sebesar Rp 4,1 miliar untuk membangun 205 unit rumah di 8 kecamatan.

“Setiap rumah mendapatkan bantuan material senilai Rp 20 juta,” jelas Kamius di Sendawar, Rabu (2/10/2024).

Kedua, bantuan RTLH untuk warga di daerah rawan bencana, yang sering mengalami bencana alam. Daerah rawan bencana ini mencakup rumah-rumah di bantaran sungai maupun lereng bukit. Rumah-rumah ini  mendapat perhatian khusus demi keamanan dan keselamatan warga.

Tahun ini, ada 7 unit rumah yang dibangun total oleh pemerintah, bekerja sama dengan TNI, dengan total anggaran lebih dari satu miliar rupiah, di mana setiap rumah mendapat bantuan Rp 150 juta.

“Kami melakukan perjanjian kerja sama dengan TNI untuk pelaksanaan sebanyak tujuh unit rumah di kampung Gabung kecamatan Tering,” kata Kamius.

Kategori ketiga adalah bantuan untuk rumah yang rusak berat atau masyarakat kurang mampu yang belum memiliki rumah. Pada kategori ini, pemerintah akan melakukan pembangunan total atau rehabilitasi penuh, baik di kawasan kumuh maupun non-kumuh.

“Biaya semua dibantu pemerintah, baik material maupun upah kerja,” terang Kamius.

Adapun kriteria rumah tidak layak huni yang mendapatkan bantuan pemerintah antara lain, konstruksi bangunan yang rapuh, luas ruang kurang dari 9 meter persegi per orang, kurangnya pencahayaan alami, sirkulasi udara yang buruk, tingkat kelembapan tinggi, lokasi rumah di daerah rawan bencana, serta kurangnya suplai air bersih dan sanitasi yang buruk.

Sementara untuk memastikan penerima manfaat tepat sasaran, pemerintah melakukan survei dan pendataan langsung ke kampung-kampung dengan melibatkan pemerintah desa.

Pemkab Kubar memastikan rumah yang dibantu adalah masyarakat kurang mampu melalui survei di seluruh daerah. Pada daerah rawan bencana juga dilakukan peninjauan dengan mendatangi titik-titik yang rawan, seperti pinggiran sungai.

“Untuk bantuan rehabilitasi total, kami berikan untuk rumah yang rusak berat atau warga yang belum punya rumah dengan jumlah penghuni melampaui kapasitas,” terangnya.

Selain dinas Perkimtan, bantuan rehab total juga dilaksanakan instansi lain seperti dinas PUPR dan Bapedalitbang di sejumlah kampung sehingga total bantuan RLH tahun 2024 sebanyak 217 unit. (adv Diskominfo Kutai Barat)

---