PUPR Kutai Barat Prioritaskan Tiga Proyek Strategis

SENDAWAR – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Barat, Leonard Yudiarto, menegaskan, dari total proyek fisik yang direncanakan tahun 2025, sebanyak 207 paket proyek telah berjalan. Meski jumlahnya besar, pemerintah daerah menempatkan tiga proyek sebagai prioritas utama yang memerlukan perhatian khusus sebelum pelaksanaan selanjutnya.

“Tiga proyek strategis, yaitu Jembatan ATJ, Jalan Bung Karno, dan Kristen Center,” ujar Leonard, Jumat (3/10/2025).

Ketiga proyek ini memiliki karakter strategis karena nilai investasinya besar dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Barat sebelum melanjutkan proyek. Langkah ini bukan karena ada masalah, melainkan untuk memastikan semua aspek administrasi, kontrak, dan legalitas telah sesuai aturan.

“Alasan utama kita meminta pendapat hukum dari Kejari adalah untuk memastikan proses administrasi dan kontrak berjalan aman secara hukum. Dengan begitu, proyek bisa dilanjutkan tanpa kendala di kemudian hari,” jelas Leonard.

Ia menambahkan, prosedur ini bersifat preventif. Pendapat hukum dimaksudkan untuk mengantisipasi risiko hukum yang mungkin muncul, sehingga seluruh tahapan proyek mulai dari perencanaan, pelelangan, hingga pelaksanaan fisik dapat berjalan lancar dan sesuai peraturan yang berlaku.

“Langkah ini bukan karena ada masalah, tapi untuk mencegah kesalahan administrasi. Pendapat hukum memberikan kepastian agar proyek dilaksanakan dengan aman dan tepat,” tambahnya.

Meski tiga proyek strategis menjadi prioritas, Leonard menegaskan pengawasan terhadap seluruh 207 paket proyek tetap berjalan. PUPR Kutai Barat memastikan setiap proyek dipantau secara ketat, termasuk progres pelaksanaan, kualitas konstruksi, dan kepatuhan terhadap standar teknis.

“Pengawasan tetap menyeluruh meski ada prioritas. Tujuannya agar semua proyek selesai tepat waktu, sesuai spesifikasi, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Leonard.

Pendekatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola risiko hukum sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas proyek strategis. Dengan prosedur yang jelas, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat optimis proyek Jembatan ATJ, Jalan Bung Karno, dan Kristen Center dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dikatakan Leonard, keberhasilan proyek ini bergantung pada kerja sama semua pihak, mulai dari PUPR, kontraktor, hingga Kejari, untuk memastikan setiap tahap proyek berjalan sesuai aturan dan tanpa kendala hukum.

“Kerja sama antara dinas teknis, kontraktor, dan Kejari sangat penting agar proyek strategis ini berjalan lancar, aman secara hukum, dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat secara optimal,” tutup Leonard. (adv/diskominfo/kbr)

---