Reformasi Digital, Pemkab Kubar Luncurkan AP Sempekat

SENDAWAR – Situasi Pandemi Covid-19 mendorong Pemerintah secara Global dan Nasional untuk melakukan reformasi sistem digital secara lebih agresif diera percepatan digital semua sektor harus beradaptasi dengan cepat agar tidak tertinggal termasuk di bidang keuangan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) melalui Badan Pendapatan Daerah meluncurkan AP Sempekat , di halaman depan Kantor Bappeda  Selasa (12/10/2021).

Kegiatan juga dirangkai dengan  penyerahan secara simbolis 40 mesin cash register kepada wajib pajak restoran/rumah makan di wilayah Kecamatan Barong Tongkok dan Kecamatan Melak. Turut hadir Sekretaris Kabupaten, Plt Asisten III, Perwakilan Dispenda Provinsi Kaltim, Kepala PD Dilingkungan Pemkab Kubar, Kepala Samsat Kubar dan para Camat Se Kubar,

Bupati  Kutai Barat FX Yapan menyampaikan, dalam upaya memaksimalkan digitalisasi keuangan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah baik di sisi pendapatan/penerimaan atau pengeluaran/pembayaran. Digitalisasi pelayanan dan pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan masyarakat yang di masa pandemi mengalami perubahan dalam pola interaksi dan transaksi, untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai.

Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dengan meningkatkan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian kekuasaan bagi daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah.

Dikatakan FX Yapan,Bankaltimtara sebagai mitra pemerintah sebagai pendukung inovasi percepatan dan perluasan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, pengintegrasian pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta mendorong integrasi ekonomi dari keuangan digital.

Dengan launching  Aplikasi 9 Pajak Daerah Lainnya menjadi salah satu program salah satu dukungan dari PT BankaltimTara cabang sendawar kepada badan pendapatan daerah Kubar  untuk membantu proses peningkatan PAD Kubar.

Bupati menambahkan, pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab. Sebagai ukuran yang lazim mengenai masalah otonomi daerah adalah otonomi dalam bidang keuangan atau serta kemandirian suatu pemerintah daerah dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayahnya.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (good governance). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan PAD.

Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa sumber pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap penerimaan antara lain adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Dijelaskan Yapan, mengacu pada misi Pemerintah Kutai Barat periode 2021-2024 pada butir ketiga yang berbunyi, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan AKuntabel, maka saya tentu mengharapkan dengan launching Ap SemPEKAT atau Aplikasi Sembilan Pajak Daerah Kutai Barat dapat mendukung sukses dari misi tersebut terutama dalam penerimaan dan pengelolaan keuangan daerah melalui kesadaran dan ketaatan pajak dari seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Bupati berpesan, melalui penyerahan mesin Cash Register Online bagi restoran/rumah makan yang merupakan wajib pajak.Diharapkan dengan adanya alat tersebut dapat mengoptimalkan pendapatan pajak restoran serta  mampu mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, serta mendukung pengembangan pelaporan secara online, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan pada sektor restoran/rumah makan.(hms/arf)

 

---