Sri Puji : Anggaran Akan Cukup Dengan Program Prioritas

SAMARINDA – Anggota Komisi 4 melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, kegiatan yang membahas tentang usulan anggaran prioritas tahun 2023 di ruang rapat gabungan Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin, (31/10/2022).

Rapat ydipimpin Ketua Komisi 4 Sri Puji Astuti membahas program kerja Disdikbud Kota Samarinda. Sri Puji mengatakan, tahun 2023 akan dicari kegiatan yang akan menjadi prioritas. Mengingat anggaran yang selalu tidak akan cukup, maka akan dipilih program yang menjadi prioritas.

“Kita mencari prioritasnya. Kita tau anggaran itukan selalu tidak akan cukup, jadi kita lihat yang mana harus diprioritaskan,” ucapnya.

Sri puji mengatakan, diantara program yang dibahas dalam rapat terkait pemberian insentif oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Pusat Layanan Autis (PLA). Saat ini Kota Samarinda memiliki lebih dari 120 sekolah inklusi yang melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sementara pemberian gaji disekolah masih bersifat sukarela dari sekolah.

“Ini harus kita perhatikan, status sebagai guru pendamping harus mendapat tambahan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,” ujarnya.

Selain itu, Sri Puji juga membahas tentang masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang saat ini dilakukan. Banyaknya keluhan masyarakat terkait aturan zonasi yang diterapkan di beberapa sekolah negeri sehingga tidak dapat menampung siswa di zona tersebut.

“Beberapa siswa yang tidak dapat masuk kes ekolah negeri karena keterbatasan kuota yang tersedia di sekolah,” ucapnya.

Sri Puji menyampaikan, beberapa daerah yang mengalami kendala kekurangan sekolah negeri. Karena jumlah penduduk yang ada didaerah tersebut cukup banyak, sehingga pemerintah hendaknya dapat membangun sekolah negeri sebagai akses pelayanan pendidikan untuk masyarakat. Masalah lainnya terkait aset daerah yang masih belum jelas kepemilikannya.

“Banyak sekolah yang asetnya berasal dari hasil jual beli masyarakat, sehingga kemudian masyarakat merasa menjadi hak milik. Meskipun untuk membuktikan mereka tidak dapat memberikan bukti, bahkan beberapa sekolah masing ada yang menumpang,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Disdikbud  Asli Nuryadin mengatakan akan melakukan penyeleksian program yang akan menjadi program pemerintah. Asli menambahkan, saran para anggota terkait program yang menjadi prioritas akan dilaksanakan.

“Sebenarnya kegiatan secara global sudah ada, namun akan dipilah lagi sesuai saran yang diberikan. Sehingga apa yang menjadi kekurangan tidak menjadi ramai lagi,” ucapnya.

Asli mengatakan, anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki  daerah. Dalam hal tersebut, dia menegaskan Disdikbud hanya sebagai pengelolan saja. Anggaran yang ditetapkan akan disalurkan sesuai dengan plot kegiatan masing-masing. (Ria)

 

---