Standar Operasional Pelayanan Menjadi Acuan Penyelenggara dan Pemberi Pelayanan Kesehatan

SENDAWAR– Standar operasional pelayanan menjadi acuan penyelenggara,  pemberi pelayanan Kesehatan dan penanggungjawab iuran kesehatan. Pelaksanaan penjaminan kesehatan bagi masyarakat, harus diiringi dengan kesiapan semua pihak dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Pelaksanaannya sudah diatur dan mengacu kepada ketentuan-ketentuan jaminan kesehatan, baik dikeluarkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri terkait dan intruksi-intruksi.

“Sehingga apabila terjadi permasalahan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Bupati Kutai Barat (Kubar) FX Yapan melalui sambutan yang dibacakan Asisten 1 Sekkab Kubar Faustinus Syaidirahman, saat memimpin rapat forum komunikasi terkait implementasi strategi pencapaian Universal Healt Coverage (UHC) tingkat Kubar, di Ruang Diklat Lantai 3, Kantor Bupati Kubar, Selasa (24/9/2024).

Bupati menyampaikan ini melalui Forum tersebut, diharapkan dapat memperkuat silaturahmi, komunikasi dan koordinasi serta segala hal yang menjadi kekurangan dan hambatan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Kubar dapat segera teratasi.

“Saya juga mengajak semua untuk membulatkan tekad, saling mendukung dan mendukung sesuai kapasitasnya masing-masing untuk menggerakan masyarakat supaya bisa mendapatkan pelayanan program JKN,”terangnya.

Selain itu, forum ini dapat memberikan hasil yang maksimal guna menjawab dan memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang terjadi dalam mendukung terlaksananya jaminan kesehatan yang kondusif bagi masyarakat Kubar kedepannya.

Diharapkan juga kegiatan ini dapat menyamakan persepsi dan membangun sinkronisasi, sehingga pada akhirnya dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pembangunan kesehatan demi kehidupan masyarakat Kubar yang lebih sehat dan berkualitas,”ucapnya. (adv/diskominfo/Kbr)

---