Administrator Pengelola Database Kependudukan Sebagian Besar Tenaga Kontrak

BALIKPAPAN –  Berdasarkan laporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota se Kalimantan Timur, sumber daya manusia (SDM) sebagai Administrator Database (ADB) yang mengelola database kependudukan di daerah dan sebagian besar berstatus tenaga kerja kontrak dan belum berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, ADB perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola database, menerapkan aplikasi SIAK dan mengelola data warehouse.

“Selain itu, ADB harus memiliki integritas dan moral yang tinggi, karena didalam database kependudukan terdapat data pribadi seseorang yang dilindungi undang -undang, dan tidak bisa disalahgunakan mengingat ada sanksi hukum yang tegas,” ujar Soraya pada kegiatan Bimtek Administrator Data Base (ADB) Kependudukan Pemula Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2021, berlangsung di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Rabu (17/11/2021).

Soraya menambahkan, dinamika pelayanan publik yang semakin berkembang mengharuskan Dinas Dukcapil senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan melalui Dukcapil Go Digital. Hal ini sudah dimulai melalui pelayanan online dan penandatanganan dokumen kependudukan secara elektronik yaitu kartu keluarga dan akta pencatatan sipil menggunakan tanda tangan elektronik (TTE).

Secara khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada calon Adminsitrator Database Kependudukan (ADB) provinsi dan kabupaten/kota mengingat salah satu kunci keberhasilan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah tidak terlepas dari peran, fungsi dan tanggung jawab ADB dalam mengolah, memelihara dan menyajikan data kependudukan skala provinsi dan kabupaten/kota.

Soraya berharap ADB semakin profesional, bermoral dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan serta menjauhi segala macam bentuk pungli, manipulasi data dan dokumen kependudukan yang bisa berdampak hukum.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta. Hadir menjadi narasumber Kepala Dinas Dukcapil Balikpapan Hasbullah Helmi, ADB Dinas Dukcapil Kota Bontang Ibnu Nugroho, dan ADB Dinas Dukcapil Kabupaten Berau Didik Ramona. (dell)

---