Bawaslu Kaltim Pantau Ketat Kampanye Pilgub

SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, menyampaikan, situasi kampanye hingga saat ini masih dalam kategori aman, meski terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Lebih lanjut, ia menyebut, pada minggu-minggu terakhir masa kampanye, yang bertepatan dengan masa reses anggota DPRD Kaltim, pengawasan perlu ditingkatkan.

Kampanye di Kaltim untuk pilgub telah berlangsung secara aktif, dengan total 276 kegiatan yang bersifat pertemuan terbatas.

“Pasangan calon nomor urut 2 melakukan kampanye terbanyak, disusul oleh pasangan nomor urut 1,” ujar Hari, Selasa (12/11/2024).

Menurutnya, tiga wilayah yang menjadi pusat kegiatan kampanye Pilgub adalah Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat di daerah-daerah tersebut terhadap ajang Pemilihan Kepala Daerah tahun ini.

Ia menekankan, Bawaslu tetap mengantisipasi kemungkinan adanya persoalan yang dapat muncul, terutama terkait dengan kegiatan reses anggota dewan yang berpotensi disalahgunakan untuk kampanye.

“Masa reses menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas Pemilu, karena kami perlu memastikan agar kegiatan reses tidak berubah fungsi menjadi kampanye terselubung. Untuk itu, seluruh jajaran kami, mulai dari kabupaten, kota, hingga kecamatan, diimbau untuk mengawasi kegiatan tersebut secara ketat,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kampanye. Masyarakat diimbau untuk melaporkan ke Bawaslu jika menemukan adanya indikasi penyalahgunaan kegiatan reses sebagai sarana kampanye, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan yang tepat.

“Kami berharap dengan adanya pengawasan yang intensif dan dukungan dari masyarakat, proses kampanye ini dapat berlangsung tertib dan sesuai dengan aturan. Ini demi menjaga netralitas dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu di Kaltim,” tutupnya. (jal)

---