Gratispol Lahir dari Kajian Panjang Pendidikan

SAMARINDA – Gagasan penggratisan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Program Gratispol ternyata bukan muncul sebagai keputusan instan, melainkan hasil penyusunan panjang yang berangkat dari kajian anggaran dan realitas sosial pendidikan di Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan, desain kebijakan tersebut telah dirumuskan sejak dirinya masih berada di kursi Wakil Ketua DPRD Kaltim.

Seno menuturkan, titik awal pemikiran itu muncul ketika ia mencermati tren peningkatan APBD Kaltim sejak 2020 hingga 2024, namun alokasi pendidikan khususnya beasiswa tidak mengalami perkembangan berarti. Ketimpangan tersebut menurutnya menjadi cermin, akses pendidikan tinggi masih belum dapat dijangkau secara merata.

“Ketika melihat anggaran beasiswa yang sangat kecil, saya yakin jika dialokasikan lebih besar, kesempatan belajar anak-anak Kaltim akan jauh lebih luas,” ujarnya, Selasa (25/11/25).

Dari temuan tersebut, pembahasan mengenai pendidikan pun berkembang lebih serius. Ia mengungkapkan, sebelum dirinya dan Rudy Mas’ud berpasangan dalam Pilgub Kaltim, keduanya telah berkali-kali mendiskusikan skema pembiayaan pendidikan tinggi. Mulanya hanya menyentuh aspek beasiswa, kemudian meluas menjadi gagasan pemerataan akses pendidikan sebagai hak dasar warga.

Diskusi itu semakin menguat ketika keduanya melakukan kunjungan langsung ke berbagai wilayah. Dari kawasan kota hingga pedalaman, keduanya menemukan kenyataan bahwa banyak generasi muda Kaltim berhenti di jenjang SMA bukan karena kemampuan akademik, melainkan keterbatasan biaya kuliah. Data yang mereka kaji menunjukkan hanya sekitar delapan persen lulusan SMA di Kaltim melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Ini masalah serius. Banyak yang ingin kuliah tetapi terhalang biaya, bukan karena tidak mampu secara akademik,” kata Seno.

Berangkat dari data, aspirasi publik, serta urgensi peningkatan kualitas sumber daya manusia, konsep penggratisan UKT mulai dirumuskan. Dirinya menjelaskan, perhitungan fiskal menunjukkan jumlah mahasiswa asal Kaltim yang berkisar 105.000 hingga 130.000 masih memungkinkan untuk dibiayai melalui mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.

“Secara fiskal memungkinkan, secara sosial mendesak, dan secara moral kita wajib melakukannya,” tegasnya.

Kini ketika Gratispol mulai berjalan, Ia menegaskan, kebijakan tersebut lahir bukan sebagai slogan politik, tetapi sebagai hasil dari kajian mendalam dan kebutuhan riil masyarakat. Ia menekankan, tujuan utama program ini adalah membuka pintu perguruan tinggi bagi seluruh anak Kaltim tanpa memandang kondisi ekonomi keluarga. (adv/diskominfokaltim/yud)

---