Kaltim Mulai Alihkan Ekonomi dari Batu Bara

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mengarahkan pembangunan ekonomi pada sektor-sektor non-ekstraktif menyusul kekhawatiran terhadap ketergantungan panjang daerah terhadap batu bara, minyak, dan gas bumi. Transformasi ini muncul sebagai kebutuhan strategis jangka panjang, terlebih dengan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menuntut struktur ekonomi yang lebih modern dan berkelanjutan.

Selama lebih dari 20 tahun, pendapatan daerah sangat bergantung pada pertambangan. Data Badan Geologi 2024 menunjukkan cadangan batu bara Kaltim mencapai lebih dari 13 miliar ton atau sekitar 39 persen dari total nasional. Ketergantungan ini memberikan kontribusi ekonomi besar, tetapi sekaligus membuat Kaltim rentan terhadap fluktuasi harga global dan penurunan cadangan sumber daya.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menilai pola ekonomi berbasis komoditas mentah tidak dapat terus dipertahankan jika daerah ingin memiliki pertumbuhan stabil di masa mendatang.

“Ketika cadangan mineral berkurang, ekonomi akan kehilangan pijakan jika tak dipersiapkan sejak sekarang,” ujarnya, Rabu (26/11/25).

Pemprov mulai mengalihkan arah investasi menuju sektor bernilai tambah seperti industri hilir perkebunan, energi terbarukan, pariwisata berbasis alam, serta pengembangan desa produksi. Langkah tersebut terintegrasi dalam agenda Jaring Sosial dan Politik (Jospol) yang mendorong hilirisasi pertanian, penguatan teknologi industri, peningkatan pendidikan vokasi, serta kerja sama investasi antara pemerintah dan swasta.

Ia menjelaskan, salah satu langkah yang sedang dikerjakan adalah penyusunan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) di sektor perkebunan. Dokumen ini direncanakan rampung akhir 2025 dan menjadi rancangan proyek siap tawar pada komoditas karet, kakao, dan sawit yang diarahkan menjadi produk olahan bernilai tinggi dan terhubung dengan UMKM, lembaga vokasi, dan desa industri.

Menurutnya, IPRO tidak hanya menjadi daftar peluang investasi, tetapi menjadi fondasi bagi pemerataan manfaat ekonomi hingga ke masyarakat.

“Penyusunan dokumen hanyalah pintu awal. Yang dibutuhkan adalah strategi perwujudan di lapangan agar nilai tambahnya benar-benar dirasakan warga,” imbuhnya.

Melalui integrasi IPRO dan kebijakan Jospol, pemerintah menargetkan Kaltim beralih dari pemasok bahan mentah menjadi pusat industri hijau nasional. Transformasi ini mencakup peningkatan kualitas tenaga kerja, kemudahan perizinan sektor hijau, dan pembukaan investasi berbasis teknologi yang memberi dampak ekonomi langsung pada wilayah desa.

Dirinya menyatakan, masa depan Kaltim akan ditentukan pada kemampuan beradaptasi menghadapi era pasca-batu bara. (adv/diskominfokaltim/yud).

---