Kaltim Pertahankan Gratispol di Tengah Tekanan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa Program Pendidikan Gratispol tetap menjadi prioritas meskipun kondisi fiskal daerah tertekan akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hingga 73 persen oleh pemerintah pusat. Di tengah situasi tersebut, Pemprov memilih tidak memangkas anggaran pendidikan sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan sumber daya manusia (SDM).

Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa stabilitas anggaran pendidikan akan tetap dijaga, bahkan diarahkan untuk diperluas pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, pembangunan SDM merupakan pondasi utama dalam menyongsong era ekonomi baru pasca beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Anggaran pendidikan diproyeksikan tetap stabil, bahkan diarahkan untuk diperluas,” kata Rudy, Senin (24/11/2025).

Rudy menilai Gratispol bukan sekadar program bantuan mahasiswa, tetapi investasi yang menentukan daya saing Kaltim dalam jangka panjang. Ia menegaskan bahwa pembangunan manusia harus ditempatkan sebagai prioritas sebelum sektor lainnya.

“Kita utamakan dulu program Gratispol, kita bangun dulu infrastruktur manusianya. Kalau SDM-nya sudah bagus, insya Allah yang lainnya gampang,” ujarnya.

Berbeda dari sejumlah daerah yang menyesuaikan belanja pendidikan akibat tekanan fiskal nasional, Pemprov Kaltim memilih langkah sebaliknya. Penataan anggaran dilakukan dengan menyesuaikan belanja umum dan merasionalisasi pos non-pendidikan, sementara hak penerima manfaat pendidikan tetap dipertahankan secara penuh.

Rudy menjelaskan bahwa strategi fiskal ini telah dihitung matang melalui penjadwalan ulang belanja serta efisiensi di sektor-sektor yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Tujuannya agar program pendidikan tetap berjalan tanpa bergantung pada dinamika transfer pusat.

Ia kembali menegaskan bahwa Gratispol merupakan “proyek besar generasi Kaltim” yang tidak boleh disentuh pemangkasan anggaran.

“Anggaran lain bisa kita sesuaikan, tapi anak-anak Kaltim tidak boleh kehilangan kesempatan,” tegasnya.

Dengan keputusan tersebut, Kaltim menjadi salah satu daerah yang tetap mempertahankan bahkan memperkuat program bantuan pendidikan di tengah pengetatan fiskal nasional. Gratispol dipastikan berlanjut dan mendapat porsi prioritas pada tahun anggaran berikutnya. (adv/diskomimfokaltim/yud)

---