Kawasan Industri Kaltim Masuki Fase Percepatan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkuat strategi transformasi ekonomi dengan mempercepat pembangunan kawasan industri prioritas yang menjadi pusat pelaksanaan proyek hilirisasi dalam dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO). Langkah ini dinilai penting agar berbagai proyek siap tawar, mulai dari perkebunan, energi hijau, hingga industri bernilai tambah yang dapat segera dieksekusi dan menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian daerah.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan kawasan industri merupakan fondasi utama keberhasilan IPRO. Tanpa dukungan infrastruktur kawasan yang memadai, investor akan kesulitan mempercepat pembangunan fasilitas produksi, termasuk pabrik dan gudang.

“IPRO bukan hanya daftar proyek investasi. Ini peta jalan agar Kaltim bisa naik kelas secara ekonomi. Karena itu pusat-pusat industrinya harus benar-benar siap,” ucapnya, Jumat (28/11/25).

Pemprov menempatkan tiga kawasan industri sebagai lokomotif utama transformasi:

1. Kawasan Industri Kariangau (KIK), Balikpapan

Difokuskan industri energi bersih, manufaktur pendukung rantai pasok, hingga logistik modern. KIK juga menjadi simpul industri pesisir yang terhubung dengan jalur perdagangan antarwilayah.

2. Kawasan Industri Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Kutai Timur

Disiapkan sebagai pusat pengolahan sawit, produk pangan turunan, oleokimia, hingga bioenergi. Kedekatan dengan sentra perkebunan dan pelabuhan khusus menjadi keunggulan wilayah ini dalam menarik investor hilirisasi.

3. KEK Buluminung, Penajam Paser Utara

Kawasan ini diarahkan industri penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN), seperti manufaktur ringan, logistik, dan fasilitas perakitan yang membutuhkan akses dekat ke pusat pemerintahan baru.

Dirinya memastikan, Pemprov tengah menyiapkan berbagai insentif dan kemudahan agar kawasan industri ini semakin kompetitif, mulai dari percepatan perizinan, penyediaan utilitas dasar, hingga program vokasi tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Ia menekankan, manfaat hilirisasi harus dirasakan masyarakat secara langsung, bukan hanya sektor industri.

“Penguatan kawasan industri bukan hanya soal investasi, tapi bagaimana ekonomi masyarakat ikut tumbuh bersama hilirisasi,” kata Rudy.

Pemprov optimistis penguatan kawasan industri prioritas akan membuat IPRO menjadi instrumen utama untuk membangun ekonomi non-tambang yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan dorongan hilirisasi yang semakin masif, Kaltim menargetkan diri sebagai pusat industri baru di Indonesia pada era pasca-batu bara. (adv/diskominfokaltim/yud).

---