Keterlibatan Pemangku Kepentingan Diperlukan Untuk Mencegah Insiden Keamanan Siber

SAMARINDA – Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan diperlukan untuk mencegah adanya insiden keamanan siber, termasuk kasus penyalahgunaan situs layanan publik untuk hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyebaran konten perjudian online.

“Kami berharap ekosistem tim tanggap insiden di Kaltim dapat terus berkolaborasi, bersinergi, dan berbagi informasi dengan seluruh stakeholder dalam penanganan ancaman siber,” ujar Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BSSN Sulistyo pada launching Tim Tanggal Insiden Siber Kabupaten dan Kota di Kaltim, di Hotel Mercure, Kamis (14/11/2024).

Dikatakan, stakeholder di sini bukan hanya dari unsur pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi, tetapi juga mencakup seluruh elemen masyarakat yang berperan sebagai bagian dari ekosistem keamanan siber di daerah.

Tim tanggap insiden siber  diharapkan dapat menciptakan ruang siber yang aman dan kondusif bagi pemerintahan Provinsi Kaltim. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat di dunia maya.

Deputi berharap Tim Tanggap Insiden Siber  ini dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Kominfo di kabupaten dan kota se-Kaltim. Tim tanggap insiden siber ini bukan hanya bekerja saat insiden terjadi, tetapi juga mengedepankan manajemen krisis siber yang meliputi tindakan sebelum insiden, saat insiden terjadi, dan pasca insiden.

“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi terbentuknya tim tanggap insiden siber kabupaten dan kota se-Kaltim,” tambahnya.

Menurutnya, adanya tim tanggap insiden siber, sistem keamanan di Kaltim semakin kuat, sehingga masyarakat bisa merasa aman dalam beraktivitas di ruang digital dan layanan publik semakin terpercaya. (adv diskominfo kaltim)

---