KNPI Kukar Minta Pemerintah Prioritaskan BLKI sebagai Strategi Atasi Pengangguran Pemuda

Tenggarong – Fenomena meningkatnya angka pengangguran kembali menguatkan desakan agar Kutai Kartanegara memiliki fasilitas pelatihan kerja yang memadai.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kukar menilai keberadaan Balai Latihan Kerja (BLKI) di daerah menjadi kebutuhan mendesak di tengah tuntutan pasar kerja yang semakin ketat.

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan jumlah pengangguran di Kukar pada Agustus 2025 mencapai sekitar 17 ribu jiwa. Angka ini ikut mengerek Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,40 persen, naik dari tahun sebelumnya.

Bagi KNPI, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa intervensi kebijakan yang berpihak pada generasi muda.

Ketua KNPI Kukar, Rian Tri Saputra, menyebut absennya BLKI di Kukar sebagai kekosongan yang berdampak langsung pada kesiapan tenaga kerja lokal.

Ia menilai fasilitas itu semestinya hadir sejak lama, mengingat besarnya aktivitas industri tambang dan migas serta peluang baru di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Salah satu kelemahan kita selama ini belum adanya BLKI di Kukar, padahal daerah ini kaya sumber daya alam dan dikelilingi banyak perusahaan tambang dan migas,” ungkapnya, Rabu (26/11/2025).

Rian mengatakan kehadiran BLKI akan membuka jalan bagi tenaga muda Kukar untuk mengisi kebutuhan tenaga teknis di proyek IKN, bukan hanya bersaing di posisi non-keahlian. Ia mengingatkan bahwa Samarinda sudah memiliki BLKI berskala besar, sementara Kukar belum memiliki sarana pelatihan serupa.

“Kami menilai keberadaan BLKI di Kukar sangat penting untuk mempersiapkan tenaga kerja muda agar bisa terlibat dalam pembangunan IKN, bukan hanya sebagai tenaga non-skill, tetapi juga sebagai tenaga teknis dan operator,” terangnya.

Di sisi lain, ia menyoroti kurangnya data terbuka mengenai penyerapan tenaga kerja lokal. Hingga kini belum ada gambaran pasti berapa banyak pemuda Kukar yang terserap, bahkan untuk bidang pengamanan. Kondisi yang sama menurutnya juga dialami pengusaha muda yang belum terlibat maksimal dalam rantai pasok pembangunan IKN.

Diskusi publik KNPI pada 29 November nanti menjadi ruang yang diproyeksikan untuk membahas isu tersebut bersama pemerintah, DPRD, dan perusahaan energi. Rian berharap pertemuan itu melahirkan komitmen jangka panjang yang tidak berhenti pada seremoni.

“Kami ingin ada komitmen bersama antara pemerintah, DPRD, swasta, dan organisasi kepemudaan untuk mengawal hasil diskusi ini secara berkelanjutan,” ucapnya.

Ia menilai pembangunan BLKI dapat dikerjakan melalui kolaborasi, termasuk skema CSR perusahaan. Rian mencontohkan Bayan Group sebagai perusahaan yang mampu berkontribusi besar jika mengarahkan CSR untuk pembangunan pusat pelatihan kerja di Kukar.

“Setelah BLKI tersedia, anak-anak muda bisa dilatih dan langsung disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi,” ujarnya.

Rian juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah yang menurun tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan fokus pada peningkatan kualitas pemuda.

“Defisit anggaran memang berdampak pada banyak sektor, tetapi kita tidak boleh menyebarkan pesimisme,” jelasnya.

KNPI mendorong agar hasil diskusi nanti ditindaklanjuti melalui forum resmi bersama Komisi IV, pemerintah, serta perusahaan tambang dan migas. Ia berharap CSR perusahaan diarahkan untuk penguatan SDM, bukan semata pembangunan fisik.

“Melalui forum itu nanti, kami ingin memastikan CSR perusahaan lebih berpihak pada pembangunan SDM dan kepemudaan,” pungkasnya. (Adv/dispora kukar/Rd)

---