KNPI Kukar Siapkan Forum Terbuka Bahas Kondisi Fiskal dan Masa Depan Ekonomi di Era IKN

Tenggarong – Menjelang berlangsungnya diskusi publik bertema ekonomi daerah, KNPI Kutai Kartanegara menegaskan pentingnya membuka ruang dialog yang jujur mengenai tekanan fiskal Kukar dan peluang baru sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Agenda yang akan digelar pada Sabtu, 29 November, di Universitas Kutai Kartanegara (UNIKARTA) itu menjadi bagian dari upaya KNPI mendorong literasi ekonomi bagi masyarakat.

Forum tersebut dirancang untuk memberi gambaran utuh mengenai situasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kukar, sekaligus bagaimana alokasinya menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. KNPI menilai informasi tentang DBH masih jarang disampaikan secara rinci kepada publik.

Ketua KNPI Kukar, Rian Tri Saputra, mengatakan bahwa diskusi tersebut juga akan mengurai bagaimana DPRD melakukan pengawasan atas penggunaan DBH dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai perencanaan.

Ia menyebutkan dialog terbuka menjadi cara agar masyarakat memahami konteks fiskal secara menyeluruh.

“Kami juga ingin mengetahui sejauh mana proses pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap penggunaan DBH, apakah sudah berjalan sesuai perencanaan atau masih terdapat kendala di lapangan,” ujarnya. Rabu (26/11/2025).

Menurut Rian, tekanan fiskal yang terjadi saat ini membawa efek berantai terhadap banyak sektor pembangunan. Karena itu, membaca kondisi keuangan daerah lewat forum terbuka dinilai penting agar publik mengetahui arah kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah.

Rian menilai isu fiskal tidak bisa dilepaskan dari dinamika pembangunan IKN. Kukar, yang berbatasan langsung dengan wilayah otorita, dinilai memiliki peluang strategis sebagai penyedia sumber daya manusia. Bonus demografi besar yang dimiliki Kukar seharusnya menjadi modal untuk menekan angka pengangguran pemuda.

“Dengan bonus demografi yang besar, kami berharap angka pengangguran pemuda di Kukar dapat terus menurun,” tutupnya.

Untuk memperkaya diskusi, KNPI menghadirkan narasumber dari berbagai sektor termasuk direktur BUMD, akademisi, perencana pembangunan daerah, hingga DPRD. Kehadiran lintas sektor ini diharapkan memberi gambaran berimbang tentang kondisi ekonomi Kukar.

Diskusi ini juga diharapkan menjadi langkah awal menuju rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong kemandirian ekonomi daerah. KNPI ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jernih tentang prioritas pembangunan, arah DBH, serta tantangan yang akan dihadapi Kukar sebagai penyangga IKN.

Dengan forum dialog yang lebih terbuka, KNPI berharap lebih banyak pemuda memahami dinamika fiskal dan ikut terlibat dalam memikirkan masa depan ekonomi daerah.

“Diskusi ini kami siapkan untuk ruang partisipasi publik agar kebijakan daerah lebih akuntabel dan dekat dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (Adv//dispora kukar/Nr)

---