Komisi III DPRD Kubar Menolak Dua Proyek Multiyears Tahun Jamak

SENDAWAR – Pembangunan dua proyek multiyears tahun jamak yang di usulkan Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Kutai Barat (Kubar), tahun anggaran 2026,  secara tegas di tolak anggota komisi III DPRD Kubar.

Dua proyek yang ditolak tersebut yakni pembangunan Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq, karena dinilai tidak memiliki manfaat besar bagi masyarakat, serta berpotensi menguras APBD tanpa dampak signifikan terhadap ekonomi daerah.

Ketua Komisi III DPRD Kubar, Oktavianus Jack, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten semestinya lebih bijak dalam menentukan prioritas pembangunan.

Menurutnya, dua proyek besar yang diajukan melalui skema multiyears tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan dan urgensi masyarakat di lapangan.

“Kami tidak mendukung pembangunan Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq. Nilai manfaat dua proyek ini sangat kecil bagi masyarakat. Kalau tetap dipaksakan, kami menilai proyek multiyears itu akan mubazir,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).

Jack menambahkan, APBD Kutai Barat seharusnya digunakan untuk program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan proyek besar yang lebih mengedepankan aspek seremonial atau prestise pembangunan semata.

Ia menilai pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan proyek strategis agar tidak menimbulkan beban keuangan jangka panjang.

“Jangan sampai anggaran daerah yang terbatas justru habis untuk proyek yang manfaatnya kecil. Pemerintah harus lebih realistis, apalagi dana kita tidak sebesar kabupaten lain di pesisir atau perkotaan besar,” tegasnya.

Selain itu, Jack menilai rencana pembangunan Pelabuhan Royoq perlu dikaji ulang secara teknis maupun geografis. Ia menilai pelabuhan berskala besar tidak relevan dibangun di Kutai Barat yang tidak memiliki wilayah pesisir laut.

“Pelabuhan besar itu idealnya dibangun di wilayah laut, sementara Kutai Barat kan wilayah pedalaman. Jadi untuk apa membangun pelabuhan kontainer kalau memang kebutuhan logistik kita sudah bisa terpenuhi lewat jalur darat,” ujarnya.

Pernyataan senada disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kubar, Zainuddin Thaib. Ia menilai dua proyek multiyears yang diusulkan pemerintah daerah itu sama sekali tidak mendesak untuk dilaksanakan.

“Kalau bicara urgensi, saya kira dua proyek itu tidak mendesak. Pembangunan Pelabuhan Royoq misalnya, Kutai Barat bukan daerah pesisir yang memerlukan pelabuhan besar untuk bongkar muat kontainer. Aktivitas ekonomi kita lebih banyak lewat jalur darat,” tandasnya.

 

Menurutnya, daripada mengalokasikan dana besar untuk proyek yang tidak tepat sasaran, lebih baik pemerintah fokus memperbaiki infrastruktur jalan yang langsung menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

“Misalnya perbaikan jalan Balok–Mapan. Itu jelas dibutuhkan masyarakat karena dilalui banyak kendaraan dan jadi akses utama,” terang Zainuddin.

Ia juga menyoroti rencana pembangunan Jalan Bung Karno yang disebut tidak banyak dilalui warga. Menurutnya, proyek tersebut tidak memberi nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

“Jalan Bung Karno itu tidak dilewati banyak orang, masyarakat di sekitarnya juga sedikit. Jadi untuk apa digelontorkan dana besar hanya untuk membangun jalan yang jarang digunakan,” katanya.

Zainuddin menegaskan, Partai Golkar melalui Komisi III DPRD Kutai Barat hanya akan mendukung program pembangunan yang benar-benar memberi dampak luas bagi masyarakat.

“Prinsip kami jelas, setiap rupiah dari APBD harus punya manfaat besar. Kalau tidak ada dampaknya untuk masyarakat, lebih baik dialihkan ke proyek lain yang lebih penting,” pungkasnya. (adv/diskominfo/kbr).

---