Komisi VII DPR RI Desak BPH Migas Laksanakan Digitalisasi SPBU

MALANG – Anggota Komisi VII DPR RI  H. Ali Ahmad SH, mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar meningkatkan koordinasi dengan PT Pertamina Persero untuk segera melakukan penyelesaian program digitalisasi SPBU dalam rangka pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi termasuk pemasangan automatic tank gauge (ATG), electronic data capture (EDC) serta CCTV analitik.

Hal ini disampaikan dalam  Sinergitas BPH Migas dan DPR RI yang melakukan sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas Tahun anggaran 2021 hasil kerjasama PWI Malang raya  di Hotel Ijen Suites Malang, Selasa ( 2 /11/2021 ).

Selanjutnya, H. Ali Ahmad menyebutkan dengan program digitalisasi di SPBU akan memudahkan proses pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat. Dengan demikian akan meminimalisir losses di setiap SPBU.

“ Dengan program digitalisasi pada setiap SPBU akan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan pengawasan serta meminimalisir losses di setiap SPBU, “ tandas anggota Komisi VII DPR RI dapil Malang raya.

Menurut anggota Komisi VII  dari Fraksi PKB menyebutkan sinergisitas BPH Migas dengan DPR RI untuk melancarkan kegiatan di lapangan dalam meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat.

Sementara Abdul Halim sebagai Anggota Komite BPH Migas mengakui pelaksanaan program digitalisasi di SPBU belum 100 % terlaksana, karena terkendala penyediaan sarana internet yang tidak semua daerah tercukupi. Namun, pihaknya berupaya melakukan pendekatan dengan PT.Telkom untuk lebih cepat pengadaannya. Disebutkan saat ini jumlah SPBU yang sudah digitalisasi mencapai 400 SPBU dari 583 yang ada. Sedangkan pemasangan automatic tank gauge (ATG), electronic data capture (EDC) serta CCTV analitik, semua SPBU sudah terpasang.

“Memang kita akui belum 100 % SPBU mengikuti program Digitalisasi, maklum terkedala pelayanan Internet, setiap daerah tidak sama. Namun, kami sudah melakukan pendekatan dengan PT,Telkom untuk segera mengadakan didaerah tertentu. Ada 400 SPBU yang sudah terlayani sedangkan ATG dan EDC serta pemasangan CCTV semua SPBU sudah terpasang,” ungkap Abdul Halim bersemangat.

Anggota Komite BPH Migas lainnya Wahyudi Anas menyebutkan salah satu tugas dan fungsi BPH Migas adalah untuk mengupayakan jumlah lokasi BBM satu harga di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal. Agar percepatan ketersediaan dan distribusi BBM di masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi dan untuk meningkatkan pengawasan dalam proses pelaksanaan penyaluran BBM satu harga.

“Tugas kami salah satunya mengupayakan jumlah lokasi BBM satu harga di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal. Agar percepatan ketersediaan dan distribusi BMM di masyarakat secara menyeluruh terpenuhi disamping untuk  meningkatkan pengawasan dalam proses pelaksanaan penyaluran BBM satu harga,“ ungkap Wahyudi Anas. (vb/buang)

 

 

.

 

---