Kuota GratisPol KPR MBR Kaltim Naik Dua Kali Lipat

SAMARINDA – Serapan program bantuan administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sepanjang tahun ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski realisasi baru mencapai sekitar 10 persen, Pemprov justru mengambil langkah berbeda, bukan mengecilkan program, tetapi memperluasnya melalui peningkatan kuota GratisPol pada 2026.

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan, lonjakan kuota dari 1.000 menjadi 2.000 unit merupakan strategi jangka panjang agar menjawab kebutuhan hunian layak yang terus meningkat. Terlebih, perkembangan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat kebutuhan rumah terjangkau semakin mendesak.

“Untuk tahun 2026, kuota akan kami naikkan menjadi 2.000 unit. Ini penting untuk mendukung kebutuhan perumahan di sekitar IKN,” ujar Fitrah, Minggu (30/11/25).

Ia menjelaskan, rendahnya serapan tahun ini bukan cerminan minat masyarakat, melainkan disebabkan faktor teknis seperti lambannya verifikasi perbankan serta kurangnya pendampingan pada calon penerima. Karena itu, perluasan kuota harus dibarengi dengan perbaikan sistem agar bantuan benar-benar tersalurkan.

Pemerintah daerah kini menyiapkan pembenahan mekanisme teknis, mulai dari memperkuat koordinasi dengan bank hingga mendorong pengembang agar lebih proaktif. Evaluasi bersama perbankan dan pengembang dijadwalkan dilakukan agar mencegah berulangnya hambatan yang terjadi sepanjang tahun 2025.

Tak hanya menambah kuota, Pemprov juga memastikan bantuan yang belum terserap tahun ini tidak akan hangus. Namun ia menegaskan, percepatan penyaluran pada 2026 menjadi keharusan agar bantuan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan rumah layak.

“Jangan sampai bantuan yang sudah disiapkan pemerintah justru tidak terserap karena proses yang lambat,” tegasnya.

Langkah Pemprov ini menunjukkan perubahan fokus: bukan hanya memperbanyak jumlah unit, tetapi memastikan sistem berjalan lebih efisien. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu mempercepat pemerataan hunian layak di Kaltim, terutama di wilayah strategis dekat IKN. (Adv/diskominfokaltim/yud).

---