Pemprov Kaltim Matangkan Kebijakan Baru Bantu Living Cost Mahasiswa

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan kebijakan baru untuk membantu mahasiswa penerima GratisPol, khususnya dalam menekan biaya hidup selama menempuh pendidikan di kota besar. Langkah ini menjadi tindak lanjut evaluasi pemerintah, pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) belum cukup mengatasi beban finansial mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari daerah pedalaman.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut pemerintah daerah membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh agar menjawab persoalan tersebut. Menurutnya, salah satu komponen biaya terbesar mahasiswa adalah tempat tinggal, sehingga pemanfaatan aset kabupaten/kota menjadi langkah awal yang akan diprioritaskan.

“Banyak daerah punya asrama mahasiswa di Samarinda. Fasilitas itu bisa dioptimalkan supaya mahasiswa tidak terbebani biaya kos yang terus naik,” ujarnya, Sabtu (29/11/25).

Selain mengurangi biaya hunian, Pemprov juga mendorong pemerintah kabupaten/kota mengelola potensi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang memiliki kewajiban menyalurkan beasiswa. Seno menilai program CSR dapat diarahkan menjadi dukungan biaya hidup yang mencakup kebutuhan makan, transportasi, hingga perlengkapan akademik.

“Ada perusahaan yang sudah menyiapkan CSR beasiswa. Itu bisa disesuaikan agar membantu living cost mahasiswa,” jelasnya.

Beberapa perusahaan di sektor energi, tambang, dan perkebunan disebut memiliki alokasi dana pendidikan yang bisa disinergikan dengan kebutuhan mahasiswa dari wilayah mereka. Pemprov menilai mekanisme kolaboratif ini lebih realistis daripada membebankan seluruh bantuan biaya hidup kepada satu sumber anggaran.

Ia memastikan Pemprov sedang menyusun aturan teknis mengenai skema kerja sama lintas pemerintah daerah dan perusahaan. Targetnya, kebijakan ini mulai berjalan tahun depan setelah seluruh kabupaten/kota menyampaikan kesiapan.

“Realisasinya tahun depan. Kita sinkronkan dulu formatnya agar tidak tumpang tindih,” tegasnya.

Dirinya berharap dukungan ini mampu memperkuat tujuan awal GratisPol sebagai instrumen mobilitas sosial. Dengan menekan beban biaya hidup, mahasiswa dari daerah terpencil seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan wilayah pesisir diharapkan dapat menyelesaikan studinya tanpa terhambat masalah finansial. (Adv/diskominfokaltim/yud).

---