Pemprov Kaltim Siapkan Langkah Korektif untuk Perbaiki Serapan APBD

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menyiapkan pembenahan besar dalam sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah korektif ini dilakukan setelah serapan anggaran dalam beberapa tahun terakhir dinilai belum maksimal dan masih menunjukkan pola pengerjaan yang menumpuk di akhir tahun.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan, persoalan utama tidak berada pada total anggaran, melainkan pada kecepatan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memulai realisasi program pembangunan. Menurutnya, banyak OPD masih menunggu hingga pertengahan tahun untuk memulai prosedur tender, pengadaan barang dan jasa, hingga tahapan pelaksanaan fisik. Dampaknya, percepatan pembangunan berjalan lambat dan aktivitas belanja daerah terkonsentrasi pada kuartal akhir.

“OPD dengan porsi anggaran besar harus bekerja lebih cepat. Awal tahun mereka wajib bergerak, apakah itu tender, pengadaan lewat e-katalog, atau mekanisme lain. Agar serapan bisa merata dan tidak menumpuk di ujung tahun,” tegas Seno, Jumat (21/11/25).

Meski Pemprov menargetkan serapan anggaran tahun ini mencapai 94–95 persen, Seno menegaskan bahwa capaian tinggi di akhir tahun bukan jaminan efektivitas kinerja. Karena itu, pemerintah mulai menerapkan sistem pengawasan baru berupa evaluasi mingguan. OPD yang dianggap “merah” atau rendah progres belanjanya akan dipanggil untuk segera diberikan intervensi solusi.

“Kita pantau setiap minggu. Kalau ada OPD yang progresnya mandek, kita dorong dan bantu percepat penyelesaian kegiatannya. Jangan sampai menghambat target pembangunan,” ujarnya.

Pemprov juga mulai mempertimbangkan strategi baru melalui penerapan tender dini, yakni proses pelelangan yang dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. Sistem ini sudah diterapkan di DKI Jakarta dan dinilai efektif mempercepat belanja fisik sejak awal tahun. Jika rencana ini disetujui, pelelangan paket pekerjaan di Kaltim tidak lagi menunggu Januari, tetapi sudah dapat dimulai pada Desember tahun sebelumnya.

“Ada kemungkinan kita adopsi tender cepat itu. Desember prosesnya sudah dimulai, sehingga Januari tinggal jalan. Tidak ada lagi penundaan hanya karena administrasi,” tutup Seno.

Langkah percepatan ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas serapan anggaran sekaligus memastikan pembangunan daerah tidak lagi terhambat oleh lambatnya proses birokrasi. (yud/diskominfokaltim/adv)

---