Penyaluran Gratispol Hadapi Hambatan Administratif

SAMARINDA – Proses penyaluran Program Pendidikan Gratispol di Kalimantan Timur kembali menghadapi hambatan administratif. Pemerintah provinsi mencatat sekitar 20 persen mahasiswa penerima bantuan belum mengisi data pendataan digital melalui sistem GASPOL, sehingga sebagian dana diperkirakan mencapai Rp20 miliar belum dapat diproses.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltim, Dasmiah, menjelaskan, GASPOL merupakan basis data terintegrasi yang menjadi acuan pemerintah agar memverifikasi status mahasiswa, domisili Kaltim, serta tumpang tindih dengan beasiswa lain. Karena itu, kewajiban pengisian data menjadi langkah penting agar memastikan ketepatan sasaran.

“Kewajiban pengisian data dilakukan untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar memenuhi persyaratan administrasi,” ujar Dasmiah, Senin (24/11/25).

Ia menyebut banyak kasus ditemukan selama proses padanan data, mulai dari mahasiswa yang bukan warga Kaltim, data administrasi tidak lengkap, hingga penerima beasiswa ganda. Kondisi tersebut membuat verifikasi wajib dilakukan sebelum pencairan.

“Ada yang bukan warga Kaltim, ada yang datanya tidak lengkap, bahkan ada yang sudah menerima beasiswa lain,” jelasnya.

Dasmiah menegaskan, perguruan tinggi memainkan peran penting dalam membantu mahasiswa menyelesaikan pendataan sebelum tahun anggaran berakhir. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat namun terlanjur menerima bantuan, katanya, tetap wajib mengembalikannya sesuai ketentuan.

Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, meminta kampus mempercepat pendampingan sekaligus meningkatkan sosialisasi kepada mahasiswa. Ia menyebut GASPOL sebagai elemen utama dalam menjaga transparansi penggunaan dana publik.

“Kalau tidak dipadankan, risikonya besar. Ini uang rakyat, jadi kita harus pastikan tepat sasaran,” tegas Rudy.

Menurutnya, ketelitian administrasi menjadi fondasi keberlanjutan Program Gratispol dalam jangka panjang. Dengan sistem data yang konsisten dan akurat, program tidak mudah dipertanyakan serta tetap kuat secara akuntabilitas.

“Kita bangun bukan hanya bantuan, tetapi sistemnya,” tambahnya.

Pemprov memastikan, waktu pengisian data tidak akan diperpanjang tanpa alasan jelas. Pemerintah berharap kampus bergerak cepat melakukan pendampingan sehingga seluruh dana yang tersedia dapat tersalurkan tanpa kendala verifikasi. (adv/diskomimfokaltim/yud)

---