Satgas Kampus Perketat Verifikasi Gratispol

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat pengawasan Program Pendidikan Gratispol dengan membentuk satuan tugas verifikasi (satgas) di seluruh perguruan tinggi negeri di daerah tersebut. Satgas ini menjadi garda depan agar memastikan validitas data penerima bantuan, mulai dari status mahasiswa aktif, domisili Kaltim, hingga potensi tumpang tindih dengan beasiswa lain.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan, penyaluran bantuan berskala besar seperti Gratispol membutuhkan kontrol ketat agar tidak terjadi salah sasaran. Ia menyebut pembentukan satgas kampus merupakan langkah strategis agar menyelaraskan proses verifikasi perguruan tinggi dengan sistem data Pemprov melalui platform digital GASPOL.

“Pengawasan harus menjadi fokus utama dalam program berskala besar seperti Gratispol,” ujar Rudy, Senin (24/11/25).

Ia menekankan, nilai anggaran yang besar menuntut pengecekan berlapis, tidak cukup hanya mengandalkan berkas pengajuan mahasiswa. Karena itu, setiap kampus wajib memiliki tim verifikasi internal yang melakukan pemeriksaan administrasi sebelum data dikirimkan ke sistem provinsi.

“Ada tim verifikasi di kampus masing-masing, sudah dibentuk melalui satgas. Itu untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.

Ia mengingatkan, sejumlah daerah pernah mengalami persoalan beasiswa salah sasaran akibat lemahnya verifikasi. Ia menegaskan, Gratispol harus bebas dari kesalahan administrasi guna menjaga kepercayaan publik.

“Ini uang rakyat yang kita kelola. Jangan sampai ada yang tidak berhak ikut menikmati. Tugas kita menjaga amanah itu,” katanya.

Satgas kampus juga diberikan kewenangan melakukan klarifikasi langsung kepada mahasiswa serta pengecekan lapangan bila diperlukan. Perguruan tinggi diwajibkan menyampaikan laporan berkala kepada Pemprov sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Dirinya memastikan model pengawasan berlapis ini tetap diberlakukan bahkan ketika Gratispol diperluas pada 2026, mengingat skala program yang semakin besar.

“Program ini tidak hanya besar nilainya, tetapi besar tanggung jawabnya. Jadi pengawasan harus menjadi standar, bukan pilihan,” tegasnya.

Dengan terbentuknya satgas di kampus-kampus Kaltim, Pemprov menegaskan, Gratispol bukan semata penyaluran dana, tetapi upaya membangun sistem pendidikan yang transparan dan berkelanjutan. (adv/diskominfokaltim/yud).

---