Serapan KPR GratisPol Terhambat Verifikasi

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyoroti persoalan yang menjadi penghambat utama penyaluran bantuan administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Lambatnya verifikasi perbankan dinilai menjadi titik krusial yang membuat banyak calon penerima belum dapat melangkah ke tahap akad kredit dalam program GratisPol.

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan, daftar pengajuan KPR subsidi yang masuk dari sejumlah bank mitra masih jauh di bawah ekspektasi. Hambatan terbesar muncul pada proses verifikasi kelayakan, yang menentukan apakah seorang calon pemohon dapat dinyatakan memenuhi syarat untuk akad kredit.

“Banyak yang belum lolos verifikasi perbankan, sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahap akad kredit. Kami tidak mungkin memproses bantuan apabila status kelayakannya belum dinyatakan memenuhi syarat,” ujar Fitrah, Minggu (30/11/25).

Ia menilai, perlambatan ini tidak hanya mengganggu alur administrasi, tetapi juga berpotensi menurunkan minat masyarakat l mengakses KPR bersubsidi. Padahal, program GratisPol dirancang agar menghapus seluruh biaya administras, dari appraisal hingga legalitas dokumen, tanpa pungutan tambahan.

“Ini betul-betul gratis untuk biaya administrasi. Tidak ada pungutan, tidak ada biaya tambahan bagi MBR,” tegasnya.

Hingga saat ini, baru 100 berkas yang dinyatakan lolos verifikasi. Sementara 40 lainnya masih memerlukan perbaikan data. Sebagian besar kuota justru belum tersentuh, lantaran bank dan pengembang dinilai kurang proaktif memberikan pendampingan, terutama kepada calon debitur dari kelompok rentan yang membutuhkan penjelasan detail terkait persyaratan.

Pemerintah berharap perbankan dapat mempercepat proses verifikasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada pemohon. Edukasi kepada masyarakat menjadi kunci agar kesalahan dokumen tidak terus berulang dan menghambat proses. Pengembang perumahan juga diminta memaksimalkan peran dalam mendampingi calon pembeli hingga tahap pra-akad.

“Ketepatan proses di hilir akan menentukan efektivitas bantuan yang sudah disiapkan pemerintah,” pungkas Fitrah. (Adv/diskominfokaltim/yud).

---