Target Sepakbola SEA Games 2025, Mantan Menpora Berbeda dari Pemerintah

JAKARTA – Pernyataan Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali, yang menyebut, federasi boleh berbeda dengan pemerintah dalam penentuan target cabang olahraga, khususnya sepakbola di SEA Games 2025, memunculkan tanda tanya besar.

Pengamat olahraga Fritzs Simandjuntak mengatakan sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) periode 2019-2024, Zainudin Amali tentu sangat memahami SEA Games adalah sebuah ajang multi event yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah, bukan federasi.

“Mulai dari pendanaan, pengiriman atlet, hingga penetapan jumlah kontingen, semuanya diatur dan dibiayai oleh pemerintah,” ujar Fritzs di Jakarta, Kamis (27/11).

Berbeda dengan single event yang memang menjadi ranah federasi, SEA Games memerlukan sinkronisasi antarlembaga demi menjaga tata kelola olahraga nasional tetap rapi dan terarah. SEA Games merupakan domain pemerintah, wajar bila pelaksanaan dan simbol penting seperti pelepasan kontingen dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia.

Artinya, posisi pemerintah bukan hanya penyandang dana, tetapi juga pemegang mandat strategis. Maka, ketika muncul pernyataan, federasi boleh berbeda dari pemerintah, secara tidak langsung hal itu menempatkan PSSI dan pemerintah dalam posisi berseberangan.

Lebih membingungkan lagi, ujarnya pernyataan Zainudin muncul ketika target pemerintah (Kemenpora) menetapkan medali perak, sementara PSSI bersikeras mempertahankan medali emas.

Dalam proses evaluasi penentuan target, federasi justru duduk bersama Kemenpora dan Tim Evaluasi yang noebene dibentuk pada era Zainudin Amali saat menjabat Menpora. Tim ini bahkan tetap dilanjutkan Menpora saat ini, Erick Thohir, sebagai wujud kesinambungan tata kelola olahraga.

“Peran tim evaluasi dengan mengkaji partisipasi cabor atau atlet di SEA Games sebelumnya, dan juga pencapaian akhir di turnamen-turnamen, akan menjadi pintu bagi Kemenpora untuk memperketat kriteria pengiriman ke ajang multi event. Hanya atlet atau cabor yang dinilai memiliki potensi meraih medali yang akan diberangkatkan untuk memastikan efisiensi dan fokus pada prestasi,” jelasnya lebih lanjut.

Fritzs melanjutkan, jika memang Tim Evaluasi dianggap tidak relevan atau sudah tidak dipercaya lagi, sikap yang lebih elegan sebenarnya  membicarakannya secara langsung dengan Menpora. Bukan menyampaikan pesan yang berpotensi menimbulkan persepsi adanya friksi antara federasi dan pemerintah.

“Dalam konteks multievent yang menjadi wajah olahraga nasional di level internasional, harmonisasi antara federasi dan pemerintah bukan hanya perlu tetapi wajib,” pungkasnya. (*)

---