Unmul Minta Sinkronisasi Gratispol dengan Kalender Akademik

SAMARINDA – Program Pendidikan Gratis (Gratispol) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memasuki tahap evaluasi serius setelah setahun berjalan dengan sejumlah permasalahan administratif. Universitas Mulawarman (Unmul), kampus terbesar sekaligus penerima dampak terbesar dari program ini, menegaskan perlunya sinkronisasi sistem bantuan pendidikan dengan kalender akademik perguruan tinggi.

Hal tersebut disampaikan dalam forum diskusi Arus Bawah bertajuk “Tu Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan Supaya Baik Jalannya” di Temindung Creative Hub, Kamis (20/11/2025). Dalam forum tersebut, Unmul menilai, persoalan keterlambatan pencairan beasiswa bukan hanya menyebabkan mahasiswa harus menalangi UKT terlebih dahulu, tetapi berisiko pada keabsahan data akademik mereka secara nasional.

Felisitas Defung, Staf Khusus Wakil Rektor IV Unmul menyampaikan, tahun pertama implementasi Gratispol adalah masa yang penuh ketidaksesuaian ritme antara birokrasi pemerintah dan sistem akademik kampus. Menurutnya, masalah yang terjadi tak bisa disederhanakan hanya sebagai keterlambatan teknis.

“Ini bukan hanya masalah pencairan yang terlambat. Jika mahasiswa tidak terlapor tepat waktu di PDDIKTI, mereka bisa tidak mendapatkan PIN atau nomor ijazah nasional. Konsekuensinya bisa sampai tahap kelulusan,” tegas Defung.

Untuk mengantisipasi kerumitan tersebut, Unmul terpaksa menetapkan kebijakan penundaan pembayaran UKT bagi mahasiswa penerima Gratispol. Namun kebijakan ini hanya bersifat sementara.

“Ini langkah darurat yang tidak boleh jadi kebiasaan. Tahun depan harus jauh lebih rapi,” tambahnya.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menjelaskan penyebab keterlambatan di tahun pertama. Pemerintah daerah disebut masih menunggu terbitnya Surat Keputusan kementerian, sementara kampus harus bergerak mengikuti kalender akademik yang tak dapat ditunda.

“Saat itu kami masih menunggu SK dari kementerian, sedangkan universitas sudah harus menarik pembayaran SPP. Di situlah persoalannya,” ujar Seno.

Seno memastikan, evaluasi akan dilakukan secara total agar persoalan serupa tidak terulang. Ia juga menegaskan, Pemprov telah menyediakan mekanisme reimburse bagi mahasiswa yang terlanjur membayar UKT dan menyiapkan anggaran jauh lebih besar untuk tahun 2026, yakni Rp1,4 triliun untuk membiayai mahasiswa S1 hingga S3.

“Insyaallah tahun depan jauh lebih terjadwal, tepat waktu, dan tidak mengganggu proses akademik mahasiswa,” tutupnya. (yud/diskominfokaltim/adv)

---