Wujudkan Agro Industri, Kaltim Perlu Dukungan DPD RI

SAMARINDA–vivaborneo.com, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Rusmadi mengatakan masa depan Kaltim tidak boleh bergantung pada sumber daya alam (SDA) yang tersedia. Kaltim harus memiliki sumber-sumber pendapatan alternatif yang mempertimbangkan sisi keberlanjutan. Alternatif yang saat ini dikembangkan adalah agro  industri.Penjelasan tersebut disampaikan Rusmadi, Kamis (4/11) saat menghadiri dialog di TVRI Kaltim bersama empat anggota Dewan  Perwakilan Daerah (DPD RI), H Bambang Susilo, Awang Ferdian Hidayat, Luther Kombong dan KH Muslihudin LC dengan tema “Peran DPD RI dalam mendorong percepatan pembangunan Kaltim”.

“Kaltim memiliki potensi pertanian yang demikian besar. Namun tidak cukup hanya itu, Kaltim harus mampu memberi nilai tambah dari hasil pertanian tersebut dan itu hanya bisa dilakukan dengan pengembangan agro industri,” ungkap Rusmadi.

Mewujudkan konsep agro industri ini tentu tidak mudah. Pasalnya diperlukan alokasi anggaran yang tidak sedikit untuk mendukung pengembangannya. Peran DPD RI sangat strategis khususnya dalam proses usulan anggaran  kepada pemerintah pusat. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy yang dipersiapkan menjadi bagian terpenting  konsep agro industri ini misalnya membutuhkan dana tidak kurang dari Rp16 triliun. Dan perjuangan untuk mendapatkan alokasi pendanaan tidak mungkin hanya dilakukan oleh Pemprov Kaltim saja.

“Membangun ekonomi berkelanjutan dalam rencana agro industri ini memerlukan anggaran yang sangat besar, mulai dari infrastruktur hingga membangun berbagai fasilitas pendukung lainnya . Di sinilah diperlukan dukungan rekan-rekan DPD RI,” tegas Rusmadi.

Anggota DPD RI, H Bambang  Susilo mewakili rekan-rekannya mengatakan bahwa kerjasama dan koordinasi dengan Pemprov Kaltim sudah berjalan dengan baik. Secara umum DPD RI mendukung program pembangunan jangka panjang yang sangat visioner disampaikan Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak terkait antisipasi berakhirnya kejayaan sumber daya alam dan Kaltim telah memiliki alternatif ekonomi berkelanjutan, yakni pertanian dalam arti luas dengan konsep agro industri.

Penegasan serupa disampaikan anggota DPD RI lainnya, Luther Kombong. Ia mengaku sangat mendukung visi gubernur, namun ia mengingatkan agar seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat mencerna dan mengimbangi gagasan gubernur dalam program yang nyata.

“Saya salut dengan Pak Gubernur, beliau memiliki visi cukup jauh ke depan. Jangan sampai gubernur sudah berlari kencang, tetapi SKPD hanya jalan di tempat. Gubernur harus  tegas terhadap  SKPD seperti ini,” kata Luther Kombong.

Dialog juga menghadirkan Direktur S2 Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Prof Dr Eny Rochaida. (vb/sam)

---