Ali Hamdi Kritisi Penyebaran KIS Masih Terbatas

Samarinda-Pemenuhan pelayanan kesehatan semestinya jadi bagian dari kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Salah satunya melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Meski demikian, beberapa persoalan hingga saat ini masih terjadi dalam pelayanan kesehatan melalui BPJS. Seperti misalnya, tak semua masyarakat bisa lakukan iuran secara konsisten. Apalagi bagi masyarakat kalangan ekonomi ke bawah.

Untuk itu, pemerintah kemudian mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Tetapi, program tersebut dinilai masih belum merata.

Anggota DPRD Kaltim Ali Hamdi mengatakan penyebaran KIS masih terbatas sehingga masih banyak masyarakat yang tergolong kurang mampu belum mendapatkan manfaat dari kartu yang diperuntukkan bagi warga miskin itu.

“Hampir di sejumlah daerah banyak warga yang berhak belum memiliki, kalau ikut kepesertaan anggota BPJS mereka tidak mampu karena harus membayar iuran perbulannya. Ini dilema masalah yang harus diselesaikan,” ucapnya.

Pemerintah, sebut dia harusnya melakukan evaluasi khususnya berkaitan dengan data warga yang berhak menerima dengan melakukan koordinasi dan akurasi data dengan melibatkan Badan Pusat Statistik.Hal ini penting dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan kepada warga miskin yang kesulitan ketika harus membayar ketika berobat ke rumah sakit terlebih dengan penyakit yang harus dilakukan tindakan medis berupa operasi yang membutuhkan biaya besar. (adv)

---