Anggaran Infrastruktur Terpangkas, Pemprov Kaltim Ubah Skala Prioritas

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dipaksa mengubah peta prioritas pembangunan tahun anggaran 2026. Pemangkasan besar-besaran pada pos infrastruktur membuat pemerintah harus menata ulang strategi pembangunan yang selama ini menjadi tulang punggung konektivitas dan pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan, anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) tahun 2026 anjlok hingga berada di bawah Rp1 triliun, angka yang jauh berbeda dari alokasi tahunan sebelumnya yang berkisar Rp2-4 triliun. Kondisi ini menuntut langkah selektif agar belanja infrastruktur yang tersisa tetap memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saat 2026 anggaran PU itu sudah di bawah 1 triliun, ini membuat kita harus memaksimalkan mana yang sangat urgent untuk masyarakat,” ujarnya, Senin (8/12/25).

Pemangkasan tersebut langsung mempengaruhi rencana perawatan rutin jalan. Pekerjaan overlay terhadap ruas yang masih memiliki tingkat kemantapan 80-85 persen dihentikan sementara. Sebaliknya, pemerintah memusatkan perhatian pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat, terutama yang berada di bawah kategori 60 persen.

“Yang dipangkas tentu saja jalan-jalan yang sudah baik, urgensi kita adalah jalan-jalan yang sangat tidak baik, di bawah 60 persen,” tegas Seno.

Langkah ini disebutnya sebagai keputusan sulit namun wajib diambil agar memastikan anggaran terbatas tetap memberikan dampak strategis. Kajian teknis akan diperketat agar penentuan prioritas benar-benar berdasarkan kondisi lapangan, bukan sekadar persepsi.

Seno menambahkan, Pemprov Kaltim masih membuka ruang untuk mencari dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, terutama bagi proyek skala besar yang tidak dapat ditopang hanya oleh APBD.

“Meskipun anggaran menurun, keberlangsungan pelayanan dasar dan konektivitas utama tetap dapat terjaga,” ucapnya.

Pemprov berharap tahun 2026 menjadi momentum efisiensi sekaligus pembuktian pembangunan tetap bisa berjalan meski dengan keterbatasan anggaran. (adv/diskominfokaltim/yud)

---