DPD RI : Pilkada 2020 Harus Digelar Dengan Disiplin Ketat Protokol Kesehatan 3 M

SAMARINDA. Kekhawatiran banyak pihak atas pelaksanaan Pilkada setentak dimasa Pandemi Covid-19, yang diikuti oleh 270 daerah di Indonesia, termasuk di Propinsi Propinsi Kalimantan Timur, yang diikuti 9 kabupaten/Kota menjadi sorotan Dewan Perwakilan Dearah (DPD RI).

Hal tersebut terungkap, saat Kunjungan Kerja dan Monitoring Wakil Ketua DPD RI Mahyudin bersama dengan 9 Anggota DPD RI di Samarinda Kalimantan Timur, yang diterima Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Jumat 4 Desember 2020.

Ke Sembilan anggota DPD RI yang turut hadir yakni, Aji Mirni Mawarni, Prov. Kaltim, Ajbar, Prov Sulawesi Barat Hasan Basri, Prov. Kaltara (Pimpinan Komite II DPD RI), H. Bambang Santoso, Prov. Bali, Evi Apita Maya, Prov. NTB, Fernando Sinaga, Prov. Kaltara, H. Gusti Farid Hasan Aman, Prov. Kalsel TGH. Ibnu Halil, Prov. NTB, Hj. Yustina Ismiati, Prov. Kalteng.

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menerangkan bahwa kehadirannya bersama anggota DPD RI adalah untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai Undang-undang, dalam hal ini adalah monitoring Pilkada di Kaltim.

“Pilkada tahun ini menjadi spesial (dimasa Pandemi Covid-19), karena berada di antara pro dan kontra. Karena banyak pihak yang tidak setuju. Termasuk di beberapa anggota DPD, ada yang tidak mendukung,” ungkapnya.

Mahyudin mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak ini sebenarnya sudah pernah diundur yang seharusnya tanggal 23 September tapi diundur menjadi 9 Desember 2020 akibat pandemi Covid-19.

“Karena kita tidak mengetahui kapan pandemi ini berakhir, sehingga DPD menyetujui dengan catatan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tegas Mahyudin.

Hal senada juga diamini oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, yang turut menekankan pentingnya Pilkada digelar secara aman dan sehat.

“Dari laporan yang kami terima, hingga hari ini, 9 Kabupaten dan Kota di Kaltim, yang menggelar Pilkada cukup aman dan kondusif, dan Pemprop Kaltim turut menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Pilkada 2020,”ujar Hadi Mulyadi.

Sementara itu, Aji Mirni Mawarni, anggota DPD asal Kaltim mengatakan, bahwa di masa sekarang adanya pandemi covid-19 atau Virus Corona ini, pelaksanaan Pilkada sangatlah berat.

Kemungkinan juga ada yang melakukan Golongan Putih (Golput) akibat pandemi Covid-19, yang tidak bisa dihindari.

“Tidak di masa pandemi covid-19 saja Golput sudah cukup tinggi, apalagi di masa pandemi ini. Ada kekhawatiran di kami terjadinya itu (Golput),” ungkapnya.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi itu, menurut mantan Dirut PDAM Kutim ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan sosialisasi lebih komprehensif, tentang keadaan dan kondisi protokol kesehatan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga bisa menarik semua orang untuk datang ke TPS untuk mencoblos

“Protokol Kesehatan yang secara umum seperti 3 M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan adanya hand sanitizer yang selalu siap di tiap TPS,” tandasnya. (Hel/vivaborneo)*

---