Filantropi Digital di Tengah Banjir Sumatra dan Krisis Legitimasi Pemerintah

oleh: Muhammad Faris Taqiyuddin

Banjir yang kembali melanda di daerah Sumatra tidak hanya memberikan genangan air dan kerugian secara fisik, tetapi juga memperlihatkan persoalan yang jauh lebih serius yaitu krisis kepercayaan terhadap negara dengan melihat penanganan yang lambat. Catatan resmi dari BNPB menunjukkan kerugian yang sangat besar dengan mencapai Rp 38,48 triliun di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dan lebih dari 600 korban jiwa 283 di Sumatra Utara, 165 di Sumatra Barat, dan 156 di Aceh. Infrastruktur publik lumpuh dikarenakan dampak dari lumpur banjir tersebut, ribuan rumah tersapu arus, dan akses jalan terputus. Dari fenomena tersebut ironisnya, ketika mekanisme negara masih tersendat, masyarakat justru bergerak lebih cepat. Rakyat bersama para influencer yang merasa dan memiliki empati untuk membantu menggalang dana melalui platform digital dengan nilai yang mencengangkan dalam hitungan jam solidaritas publik langsung bisa terkonsolidasi, bantuan mengalir, sementara negara ? masih kembali tampak sebagai penonton pada saat itu.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah derasnya arus donasi rakyat yang diberikan menjadi bukti tingginya kepedulian sosial, atau justru menjadi cermin telanjang atas kegagalan negara dalam menjalankan fungsi proteksi sosial yang seharusnya menjadi kewajiban utamanya?

Filantropi digital adalah bentuk rasa paling manusiawi dari masyarakat hari ini untuk bersimpati didalam bencana alam tersebut. Media sosial menjelma menjadi ruang empati kolektif. Rakyat saling menopang ketika negara tertatih. Influencer, dengan segala kontroversinya, mampu menggerakkan bantuan lebih cepat dibandingkan prosedur birokrasi yang terlalu  berbelit dengan segala pembelaan yang diberikan seolah olah memberikan pandangan “Keterlambatan bukanlah suatu hal yang bahaya”. Di titik darurat, solidaritas ini menyelamatkan.

Digital Philanthropy: Empati Masyarakat di Era Media Sosial

Di tengah banjir besar yang melanda Sumatra, media sosial kembali menunjukkan perannya sebagai ruang solidaritas digital. Ribuan warganet, jejaring relawan, dan figur publik menggalang donasi, menyebarkan informasi darurat, dan mengorganisir bantuan dengan kecepatan yang jauh melampaui mekanisme birokrasi formal. Fenomena ini menegaskan bahwa filantropi digital bukan sekadar tren, melainkan manifestasi nyata empati masyarakat yang menemukan saluran baru di era teknologi. Di balik Handphone, masyarakat membangun jembatan kepedulian yang tak terbatas, memperlihatkan bahwa rasa kemanusiaan kini bisa bergerak secepat arus data.

Media sosial memiliki fungsi bukan hanya sekedar sebagai ruang ekspresi, tetapi sebagai wadah baru yang memungkinkan solidaritas diwujudkan dalam tindakan nyata. Ketika dukungan dari masyarakat tiba lebih cepat dibandingkan dengan respons pemerintah, filantropi digital menunjukkan bahwa negara belum melaksanakan fungsi perlindungan dengan baik. Dalam kondisi ini, meskipun negara masih memiliki otoritas resmi, kepercayaan publik menurun karena pemerintah tidak menjadi yang pertama dirasakan hadir oleh warga saat menghadapi situasi darurat

Pemerintahan dan Krisis Legitimasi

Respon defensif DPR terhadap donasi digital banjir Sumatra memperlihatkan legitimacy crisis ketika publik lebih percaya solidaritas warga dan influencer dibanding wakil rakyat. Data dan berita menunjukkan DPR justru sibuk menyindir donasi Rp10 miliar yang viral, sementara pemerintah klaim sudah menyalurkan triliunan rupiah, yang bisa kita baca sekaligus dengarkan bersama sama. Alih-alih mengapresiasi solidaritas publik yang membantu pemerintahan dalam menangani banjir, sejumlah anggota DPR justru merespons dengan nada sensi dan defensif. Misalnya:

Endipat Wijaya, anggota Komisi I DPR dari Gerindra, melontarkan sindiran pedas terhadap aksi para influencer yang berhasil menggalang donasi hingga Rp10 miliar untuk korban banjir Sumatra. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyalurkan bantuan bernilai “triliunan rupiah”, namun tetap kalah gaung di ruang publik. Alih-alih menumbuhkan kepercayaan, komentar tersebut justru memicu gelombang kritik keras di media sosial. Publik menilai DPR lebih sibuk merawat citra politik ketimbang menjejakkan kaki di lokasi bencana, lebih sibuk berdebat soal popularitas daripada memastikan korban selamat.

Kontras dengan sikap yang terdengar defensif itu, Komisi VIII DPR justru malah mengingatkan pemerintah agar tidak menghambat solidaritas warga. Mereka menegaskan bahwa dalam situasi darurat, prinsip kemanusiaan menuntut kecepatan, bukan birokrasi berbelit. Perbedaan sikap ini semakin menyorot krisis legitimasi sebagian anggota DPR terjebak dalam ego politik, sementara rakyat dan influencer bergerak nyata di lapangan.

Dari Solidaritas ke Alarm Kegagalan Negara

Fenomena filantropi digital yang sekarang muncul di tengah bencana banjir Sumatra mengandung pandangan yang tidak bisa diabaikan. Di satu sisi, ia menunjukkan kekuatan solidaritas masyarakat yang luar biasa bergerak cepat, spontan, dan masif melalui media sosial. Namun, di sisi lain, solidaritas ini juga berfungsi sebagai peringatan keras terhadap ketidakmampuan negara dalam menjalankan tugas pokoknya melindungi rakyat. Saat masyarakat sipil dan influencer terpaksa mengambil alih tanggung jawab darurat yang seharusnya ditangani pemerintah, krisis legitimasi pun tak terhindarkan. Negara masih memiliki wewenang resmi, tetapi kehilangan kecepatan respons dan kehadiran yang sangat diperlukan dalam kondisi darurat.

Solidaritas digital yang berjalan tanpa menunggu arahan negara menandai perubahan signifikan dalam hubungan antara warga dan pemerintah. Masyarakat tidak lagi menempatkan negara sebagai pelaku utama dalam penanganan bencana, melainkan sebagai pihak yang tertinggal dan sibuk mempertahankan klaim administratif seperti angka triliunan rupiah, laporan, serta pernyataan resmi tanpa mampu memberikan rasa aman yang nyata. Pada saat itulah, filantropi digital berubah dari sekadar tindakan kemanusiaan menjadi kritik sosial yang menantang ketidakhadiran negara. Jika pemerintah terus merespons solidaritas warga dengan sikap defensif, maka filantropi digital akan semakin dipandang bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai bukti konkret kegagalan struktural negara dalam memenuhi kewajiban dasarnya.

Banjir di Sumatra secara jelas memperlihatkan sebenarnya siapa yang benar-benar hadir saat krisis terjadi. Ketika pemerintah masih sibuk dengan defensif ketika ditanyakan “mana bantuannya ?”, prosedur, rapat koordinasi, dan laporan resmi, masyarakat bergerak spontan melalui filantropi digital, donasi online, dan jaringan relawan yang langsung menjangkau daerah terdampak. Perbedaan kondisi ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan soal kehadiran sekaligus peran masyarakat untuk korban. Dari situ, masyarakat terlebih dahulu merasakan bantuan dari rakyat lebih dulu sebelum bantuan dari negara. Dalam situasi krisis, kehadiran yang cepat lebih berarti daripada klaim kebijakan yang datang kemudian. Filantropi digital selama banjir Sumatra menunjukkan dua sisi sekaligus yaitu kekuatan empati masyarakat dan kelemahan kehadiran negara dalam kondisi darurat. Ketika solidaritas warga bergerak lebih cepat daripada respons pemerintah, kepercayaan publik pun berubah. Dalam hal ini, filantropi digital bukan sekadar bantuan kemanusiaan, melainkan tanda kegagalan negara untuk menjalankan fungsi perlindungan dasar terhadap masyarakat. Jika pemerintah terus bersikap defensif dan lamban dalam memperbaiki diri, maka solidaritas rakyat akan terus menjadi pengganti sementara dari peran yang seharusnya diemban oleh negara.

---