Gratispol Jadi Penyelamat di Tengah Tingginya Tekanan UKT

SAMARINDA – Fenomena meningkatnya lulusan SMA yang batal melanjutkan kuliah kembali menempatkan isu akses pendidikan sebagai perhatian utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di tengah tekanan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terus menjadi keluhan masyarakat, Pemprov menegaskan perlunya intervensi yang lebih kuat agar generasi muda tidak kehilangan kesempatan menempuh pendidikan tinggi.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan laporan mengenai calon mahasiswa yang mengurungkan niat kuliah karena tidak mampu membayar UKT datang dari berbagai daerah. Situasi ini disebutnya sebagai alarm sosial yang harus segera ditangani.

“Banyak laporan mengenai calon mahasiswa yang membatalkan rencana studi akibat keterbatasan biaya,” ujarnya, Rabu (3/12/25).

Menurunya, kondisi tersebut memperlihatkan, beasiswa formal saja tidak cukup agar mengimbangi meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap dukungan pendidikan. Karena itu, program Gratispol kembali ditegaskan sebagai instrumen strategis Pemprov agar mencegah gelombang putus kuliah.

“Tidak sedikit calon mahasiswa yang terpaksa mundur karena UKT. Melalui Gratispol, situasi itu berusaha kami atasi,” katanya.

Program Gratispol mulai diterapkan sejak 2025 dengan menyasar mahasiswa semester pertama. Tahun 2026, pemerintah merencanakan perluasan penerima hingga mahasiswa semester akhir, agar mereka yang hampir menyelesaikan studi tidak terhenti di tengah jalan akibat kendala biaya.

Syarat penerima dibuat sederhana, mahasiswa wajib memiliki KTP Kaltim dan berdomisili minimal tiga tahun. Skema ini berlaku pada perguruan tinggi negeri maupun swasta, sehingga jangkauannya lebih luas.

Ia juga meminta perguruan tinggi mempercepat verifikasi data penerima agar mahasiswa tidak tertunda dalam memperoleh pembebasan biaya kuliah.

“Mohon verifikasi segera diselesaikan agar mahasiswa dapat memperoleh manfaat kuliah tanpa biaya,” tegasnya.

Pemprov meyakini Gratispol mampu menjadi penyangga utama akses pendidikan, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Kaltim. Dengan meningkatnya jumlah lulusan yang terbantu masuk perguruan tinggi, pemerintah berharap angka putus kuliah dapat ditekan secara signifikan dan pembangunan daerah memiliki fondasi generasi muda yang lebih terdidik. (adv/diskominfokaltim/yud)

---