Kalimantan Masih Miskin Infrastruktur

SAMARINDA–vivaborneo.com, Pembangunan infrastruktur di empat wilayah Kalimantan, baik Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) masih sangat minim, terutama untuk kawasan perbatasan dan kawasan terpencil, serta daerah tertinggal.

Hal tersebut terungkap saat dialog Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dengan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalteng Syahrin Daulay dalam acara Borneo Menyapa di TVRI Samarinda, Rabu (15/12).

Permasalahan yang muncul di empat provinsi wilayah Kalimantan ini hampir sama, walaupun masing-masing daerah memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Namun keterbatasan sarana dan prasaran infrastruktur menjadi faktor utama lambatnya pembangunan daerah.

“Kaltim memiliki tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara lain, yakni kabupaten Malinau, Nunukan dan Kutai Barat. Sebagian besar masyarakatnya relatif masih tertinggal,” kata Gubernur Awang Faroek Ishak, didampingi Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BKP2DT) Kaltim Adri Paton.

Ketertinggalan pembangunan kawasan perbatasan provinsi ini, menurut Gubernur Awang Faroek, lantaran masih terbatasanya sarana dan prasarana infrastruktur dasar seperti perhubungan (jalan dan jembatan), pendidikan, kesehatan, air bersih maupun listrik.

Begitu pula dengan kondisi di Kalbar, ujar Syahrin Daulay. Di provinsi ini terdapat lima kabupaten yang berbatasan dengan negara bagian Serawak Malaysia. Juga, terdapat desa-desa yang tertinggal, bahkan terisolasi.

“Diperlukan jalur jalan poros dan jalan akses untuk membuka keterisolasian daerah-daerah tersebut. Anggaran APBD provinsi sangat terbatas jumlahnya, namun disayangkan anggaran pusat melalui APBN masih minim guna mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur di daerah,” ujar Syahrin Daulay.

Sementara itu Wagub Kalteng Christiandy Sanjaya mengatakan untuk mewujudkan dan meningkatkan pembangunan di daerah perlu dilakukan program public private partnership, karena kalau hanya mengandalkan angaran dari APBN maupun APBD sangat terbatas alokasinya, walaupun untuk pembangunan infrastruktur.

“Kemitraan dengan pihak swasta guna mendukung pendanaan pembangunan di daerah sangat diperlukan. Karena dana yang tersedia dari dua sumber dana, baik APBN maupun APBD masih sangat terbatas. Padahal, infrastruktur sangat berperan dalam peningkatan kehidupan masyarakat,” jelas Christiandy Sanjaya, didampingi Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Kalteng Robert Nursanto.

Oleh karena, Gubernur Awang Faroek menegaskan untuk mewujudkan pembangunan jalur Trans Kalimantan. Dimana jalur poros ini melingkupi empat wilayah Kalimantan, bahkan jalur pendukung seperti jembatan Tayang di Kalteng dan jembatan Pulau Balang di Kaltim ini merupakan sinergitas yang perlu ditingkatkan.

Selain itu, untuk memudahkan jalur transportasi khususnya jalur udara. Gubernur Kaltim menawarkan untuk membangun maskapai penerbangan yang mampu melayani penerbangan ke-empat provinsi ini secara terus-menerus.

“Riau Airline dapat beroperasi, begitu pula Sriwijaya Airline. Kenapa Pemprov Kalimantan tidak berinisiatif untuk membangun Kalimantan Airline dengan menggunakan dana sharing untuk mewujudkannya. Dengan komitmen yang kuat, kita yakin program-program pembangunan di Kalimantan dapat diwujudkan secara bersama-sama,” ajak Awang penuh optimis. (vb/mas)

Post Views: 47

Share this news

Artikel Terkait

• Pj Gubernur Kaltim Pantau Pemungutan Suara di TPS Khusus Lapas Samarinda
• Bekantan Ikon Logo HPN 2025 di Kalimantan Selatan
• PEP Sangasanga Field Raih Penghargaan ESG Nusantara Plaudit
• Debat Ketiga Pilwali Samarinda, Kombinasi Inovasi dan Penajaman Visi Misi
• Ketua Umum PWI Pusat Ajak Media Ikuti Lomba Anugerah Jurnalistik Adinegoro

---

Tags: