Kaltim Dorong Pisang Kepok Masuk Program Makanan Bergizi Gratis

SAMARINDA – Upaya memperkuat ketahanan pangan lokal di Kalimantan Timur memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Kaltim mulai mengarahkan kebijakan agar selaras dengan program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya melalui integrasi komoditas lokal seperti pisang kepok ke dalam skema penyediaan pangan untuk anak sekolah.

Pendekatan ini dipandang strategis karena tidak hanya menekan ketergantungan terhadap beras, tetapi juga membuka peluang hilirisasi pertanian yang selama ini menjadi fokus pembangunan daerah.

Kepala Bidang Hortikultura DPTPH Kaltim, Kosasih, menilai, penyelarasan program pangan pusat dan daerah menjadi keharusan agar manfaatnya terasa langsung hingga tingkat desa. Ia menegaskan, pisang kepok memiliki kandungan karbohidrat tinggi yang dapat menjadi alternatif sumber energi bagi anak sekolah.

“Kebijakan daerah dan nasional itu harus terintegrasi. Untuk budidaya pisang ini mestinya juga masuk MBG. Kalau kepala daerah tidak mengikuti presiden, itu dianggap gagal,” ujarnya, Senin (8/12/25).

Menurutnya, gagasan memasukkan pisang kepok sebagai bagian dari karbohidrat alternatif adalah upaya jangka panjang untuk mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat.

“Jangan tiap hari harus nasi. One day no rice. Karbohidrat itu bukan cuma dari nasi, pisang juga bisa,” katanya.

Ia menyebut tiga daerah di Kaltim, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Paser sebagai wilayah yang paling siap menjadi lokasi awal integrasi pisang kepok dalam MBG karena memiliki basis produksi kuat dan budaya konsumsi beragam.

Selain berpotensi memenuhi kebutuhan gizi, pisang Kaltim juga terbukti memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Produk lokal ini telah menembus pasar Malaysia, Jepang, Pakistan hingga Amerika Serikat.

“Kita ini ekspor loh. Artinya kualitas pisang kita bagus,” tegasnya.

Dari sisi ekonomi, integrasi pangan lokal ke MBG diyakini memberi efek langsung terhadap kesejahteraan petani. Pola pembelian melalui koperasi desa disebut mampu meningkatkan nilai tukar petani (NTP) karena adanya kepastian pasar.

Namun ia menekankan, langkah ini membutuhkan dukungan kebijakan tingkat provinsi.

“Kalau ada instruksi gubernur, itu surat sakti. Pasti bisa jalan,” ujarnya.

Di balik urgensi ekonomi, ia juga mengingatkan perlunya edukasi publik agar stigma terhadap pangan lokal dapat dihapus. Konsumsi nasi berlebihan, menurutnya, justru memperbesar risiko penyakit metabolik seperti diabetes.

“Nasi itu glukosanya tinggi. Banyak orang Kaltim kena kencing manis karena makan nasi terus,” ucapnya.

Dirinya menilai, integrasi pisang kepok sebagai bahan pangan MBG sekaligus penguatan hilirisasi pertanian mampu menjadi momentum transformasi besar bagi Kaltim, baik petani, industri pangan lokal, maupun ketahanan gizi masyarakat.

“Kalau ini berjalan, petani terbantu, konsumsi beras berkurang, dan ekonomi desa ikut bergerak,” tutupnya. (adv/diskominfokaltim/yud)

---