Kapan Giliran di Kaltim

Catatan Rizal Effendi

SETELAH Sumatera, kapan giliran Kaltim? Kalau dilihat kelakuan orang di Benua Etam, rasanya kita hanya menunggu waktu saja.  Sepertinya kita juga bakal tertimpa musibah yang sama seperti dialami saudara-saudara kita di tiga provinsi Sumatera beberapa waktu ini.

Kita sudah menyaksikan betapa dahsyat dan mengerikannya bencana banjir bandang di Sumatera. Semua luluh lantak. Ada yang menggambarkannya lebih dahsyat dari tsunami Aceh. Hampir seribu orang meninggal dan masih ada ratusan lagi yang hilang. Belum lagi kerusakan berbagai infrastruktur, lenyapnya ribuan rumah tinggal dan harta benda. Tangis yang sangat memilukan dan mematikan.

Eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Kaltim sama masifnya seperti di Sumatera. Hutan dan kayunya ditebang  habis-habisan, lalu lahannya dibongkar dan dibumiratakan untuk penambangan dan pengembangan kebun kelapa sawit.

Pernyataan Gubernur Haji Rudy Mas’ud (HARUM) tentang hutan Kaltim belum lama ini langsung dikritik Achmad Ridwan alias Awan, founder selasar.co. Gubernur mengatakan, hutan Kaltim masih luas. Sekitar 8,5 juta hektare. “Hari ini kegiatan kehutanan slowdown karena harga lagi turun. Semoga hutan kita selalu terjaga,” begitu katanya dengan enteng beberapa waktu lalu.

Dalam video terbarunya Awan menilai, pernyataan Gubernur itu terkesan hanya melihat hutan sebagai komoditas ekonomi atau kue yang dibagi-bagi. Padahal hutan Kaltim termasuk paru-paru dunia. “Itu namanya denilai seperti jaka sembung,” ujarnya.

Awan mengingatkan, tahun lalu Kaltim berada di urutan pertama mengenai kawasan hutan yang lenyap atau deforestasi. Yaitu mencapai 44 ribu hektare . Data terbaru dari Dinas Kehutanan menyebutkan saat ini ada 250 ribu hektare lahan kritis. Itu di luar bukaan lahan untuk tambang di mana terdapat 1.700 lebih lubang tambang yang masih menganga atau tidak direklamasi dengan baik. “Angka 250 ribu hektare itu setara dengan 3 kali negara Singapura, jadi bukan angka yang kecil,” kata Awan mengingatkan.

Luas hutan Kaltim sekitar 13 juta hektare. Terdiri dari hutan lindung 2,85 juta hektare, hutan produksi (tetap dan terbatas) 9,27 hektare dan hutan konservasi 1,7 hektare. Data lain menyebutkan kawasan hutan Kaltim sekarang ini 8,3 juta hektare terdiri dari kawasan lindung 2,2 juta hektare dan kawasan budidaya 6,055 juta hektare.

Eksploitasi sumber daya alam (SDA) Kaltim sudah berlangsung ratusan tahun. Dari perut bumi disedot minyak dan gasnya. Sumur minyak Mathilda yang menjadi patokan Hari Jadi Kota Balikpapan ditemukan 10 Februari 1897. Jadi lebih 128 tahun, minyak disedot dari perut bumi Kaltim.

Produksi minyak Kaltim tahun 2024 mencapai 9.044 barel minyak per hari (BOPD). Menyumbang sekitar 32 persen dari total produksi migas nasional. Cukup besar, tapi anehnya kita harus mengantre minyak di mana-mana. Akhir tahun ini jika tak ada perubahan, proyek perluasan kilang minyak Pertamina (RDMP) Balikpapan yang menelan biaya Rp122 triliun diresmikan. Dengan kapasitas produksi mencapai 360 ribu barel per hari, maka ini menjadi kilang terbesar di Indonesia.

Pada tahun 70-an Kaltim terkenal memasuki zaman banjir kap. Itu era penebangan kayu hutan habis-habisan. Dari ratusan pengusahanya tinggal HM Jos Sutomo yang masih meninggalkan jejak. Dia sempat membangun Hotel Senyiur, sekolah dan lapangan golf. Yang lainnya seperti hilang ditelan bumi.

Pabrik pulp Kiani Kertas di Mangkajang, Berau yang dibeli Prabowo dari Bob Hasan seperti menjadi monumen habisnya kayu di Kaltim dan gagalnya program Hutan Tanaman Industri (HTI). Pabrik itu didirikan tahun 1991, tapi sekarang dengan nama baru PT Kertas Nusantara belum  juga dapat berproduksi.

Sekarang bumi Kaltim dibongkar habis-habisan untuk diambil batu baranya. Saya pernah menginap di Hotel Fugo Samarinda, dekat Jembatan Mahakam. Dua jam duduk di teras kamar pada pagi hari, tidak kurang dari 200 ponton pembawa batu bara lewat di sana.

Produksi batu bara di Kaltim mencapai 350 sampai 400 juta ton per tahun. Jadi menyumbang lebih dari separuh total produksi batu bara nasional. Besar sekali. Makanya Gubernur Kaltim Isran Noor (2019-2024) pernah bilang, kalau uang hasil jualan batu bara dikembalikan ke Kaltim, maka Kaltim sanggup membiayai pembangunan IKN yang diperkirakan mencapai Rp400 triliun lebih.

Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, produksi batu bara provinsi ini sepanjang 2024 mencapai 436,7 juta ton atau 52,1 persen dari total produksi nasional 836 juta ton.

Berdasarkan  data tahun 2025, terdapat 310 konsesi beroperasi di Kaltim dengan luas areal mencapai 1,5 juta hektare. Itu yang resmi, belum lagi yang liar.

Kalau mau kaya mendadak dan bisa banyak istri, ya main di tambang batu bara terutama batu bara liar. Daerah Samboja dan seputar IKN salah satu kawasan yang penuh dengan tambang liar. Termasuk Bukit Soeharto yang baru saja disorot anggota DPRD Kaltim, Abdul Giaz dari Nasdem. “Ada apa dengan Bukit Soeharto, sangat menyedihkan,” katanya dengan wajah muram.

Menurut Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Aktivitas Ilegal IKN, Edgar Diponegoro, lahan IKN yang diserobot menjadi tambang illegal seluas 4.236 hektare. Sementara perkebunan illegal mencapai 8.338 hektare.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengungkap, kerugian negara akibat tambang liar di Bukit Soeharto mencapai Rp5,7 triliun. Angka itu terdiri dari kehilangan potensi batu bara sebesar Rp3,5 triliun dan kerusakan hutan dan kayu mencapai Rp2,2 triliun.

Akibat penambangan batu bara yang semena-mena, maka diperkirakan terdapat 1.700 lubang tambang yang belum ditutup atau direklamasi. Dulu Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) tahun 2016 mengungkapkan ada 4.464 lubang tambang tersebar di Kaltim dari 1.488 IUP.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya mengambil data dari BPK dan laporan Pemprov Kaltim. Sampai 2024 masih terdapat lebih 2.700 lubang bekas tambang yang belum direklamasi di daerah ini. Lubang tambang itu sudah menelan sekitar 50 jiwa korban meninggal.

Bersamaan dengan itu, hutan Kaltim kembali dibabat habis untuk diganti dengan penanaman kelapa sawit. Luas kebun sawit di daerah ini mencapai 1,3 – 1,4 juta hektare. Sementara Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang sudah dikeluarkan mencapai 2,75 juta hektare.

Sayangnya  dengan eksploitasi SDA yang sangat rakus itu, tidak juga menyejahterakan rakyat Kaltim. Penduduk miskin di daerah ini mencapai 211 ribu orang lebih atau sekitar 5,51 persen dari jumlah penduduk. Sedang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kaltim Agustus 2025 mencapai 5,18 persen atau 107.670 orang.

Infrastruktur pendidikan dan perhubungan juga belum mampu melayani kebutuhan masyarakat.  Tidak gampang anak-anak mendapat bangku sekolah sesuai dengan yang diinginkan. Masih banyak juga infrastruktur jalan dan perhubungan yang tidak beres.

JATAM TIDAK PUAS

Anggota Fraksi PKB DPR RI Syafruddin dari dapil Kaltim dalam rapat dengar pendapat dengan Menhut dan Menteri LH menyatakan bahwa Kaltim  sangat rawan terjadi bencana seperti di Pulau Sumatera.

Dia kembali menyinggung 1.700 lubang tambang yang sudah merenggut 51 anak. Dia juga menyebut beberapa perusahaan batu bara raksasa beroperasi di Kaltim  antara lain PT KPC, Berau Coal, Indominco, PT Bayan, PT ITM Group, Kideco dan banyak lagi lainnya.

Menurut Syafruddin,  ada sejumlah perusahaan tambang yang terus menerus menggunduli hutan, mencemari sungai dan air.  Sayangnya dia tak minta penindakan tegas untuk dilakukan pencabutan dan penuntutan hukum. Dia hanya minta dilakukan langkah mitigasi agar bencana Sumatera tidak terjadi di Kaltim. Anggota DPD RI Yulianus Henock Samual juga menyoroti masalah ini.

Jatam Kaltim berkali-kali menyatakan tidak puas atas kebijakan Pemerintah dalam urusan pertambangan. Tindakan Kementerian ESDM pada bulan September lalu yang mengumumkan penghentian sementara 36 dari 190 daftar perusahaan tambang nakal di Kaltim tidak benar-benar menyentuh penderitaan rakyat dan kerusakan ekologis yang ditimbulkan.

Bagi Jatam Kaltim, penghentian sementara hanyalah drama birokrasi. Tanpa keterbukaan data, tanpa proses hukum pidana, tanpa pemulihan wilayah, dan tanpa jaminan perlindungan masyarakat, langkah ini tidak lebih dari transaksi kotor di balik meja kekuasaan.

Kaltim memang belum pernah dilanda banjir bandang yang dahsyat. Tapi banjir akibat kerusakan alam sudah kerap terjadi. BPBD Kaltim mencatat ada 980 kali banjir selama periode 2018-2024.

Menurut Jatam, kejadian banjir itu selaras  dengan hilangnya tutupan hutan akibat ekspansi tambang. “Jadi bukan lagi bencana rutin, melainkan akibat obral izin, reklamasi minim, pembukaan lahan yang masif, dan lemahnya penegakan hukum,” kata Windy Pranata, kepala Divisi Advokasi & Database Jatam Kaltim seperti diberitakan NIAGA.ASIA.

Kota Balikpapan dan Samarinda sudah sering kali banjir. Belakangan kondisinya bertambah parah. Bencana banjir besar terjadi di Mahakam Ulu (Mahulu), Mei tahun lalu. Rumah dan gedung hanya kelihatan atapnya saja. Sekarang ini juga terjadi banjir di Muara Wahau dan Karangan, Kutai Timur.

Saya setuju dengan ajakan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar agar kita semua melakukan tobat nasuha. Meski ajakan itu sempat menyinggung perasaan beberapa menteri, tapi esensi dan maksudnya sangat baik.  Cak Imin sejak Pilpres memang sudah mengampanyekan apa yang dinamakan dia “tobat ekologis.”

Maksud Cak Imin agar kita semua bertobat untuk tidak lagi melakukan eksploitasi alam yang membabi buta. Saya tidak bisa membayangkan jika bencana Sumatera benar-benar terjadi di Kaltim. Naudzubillah min dzalik.(*)

---