Kinerja Bidang Perencanaan dan Program Belum Maksimal

SAMARINDA – vivaborneo.com –Masalah perencanaan dan penyusunan program merupakan titik sentral dalam setiap kantor pemerintah daerah di Kaltim. Namun bidang perencanaan dan penyusunan program masih banyak tidak berjalan maksimal dalam pelayanan dan pembangunan. Hal itu terungkap dalam Lokakarya Penyampaian Hasil-hasil Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah Kaltim, kerjasama GTZ, Tribun Kaltim dan Pemprov Kaltim, Selasa (08/12).Menurut Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah.

Gubernur Kaltim dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Badan Kepegawaian daerah Kaltim, Drs Kusmayadi mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  telah memiliki Rancangan Pembangunan Jangka Menegah daerah (RPJMD) baru yang sudah mulai mencantumkan indikator kinerja dan target pencapaiannya. Hal ini tentunya merupakan satu kemajuan dibandingkan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode sebelumnya yang tidak memiliki indikator kinerja.

“Dicantumkannya indikator kinerja merupakan tanda bahwa RPJMD Provinsi Kalimantan Timur sudah berorientasi pada hasil yang juga berarti mendukung peningkatan akuntabilitas pemerintahan daerah kepada warga masyarakat  yang merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance),” ujarnya.

Menurut Edy Marbyanto, Advisor GTZ Capacity Building Kalitim mengatakan arti penting Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dijadikan sasaran strategis perencanaan pembangunan daerah, sehingga IKK dapat memberikan arah atau focus makro bagi Pemerintah Daearah dalam proses perencanaan khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.

“Ada beberapa indicator makro kemajuan daerah diantaranya, pertumbuhan ekonomi berdasarkan Product Domestic Rate Bruto (PDRB), laju inflasi, pendapatan perkapita, tingkat kemiskinan, tingkat kriminalitas, kemandirian keuangan daerah dan tertib pengelolaan keuangan daearah,” ujarnya.(vb-01)

---