Ledjie Taq Sampaikan Keberhasilan Masyarakat Wehea

Mungkin belum pernah terbayangkan oleh Ledie Taq sebelumnya untuk menjadi pembicara pada acara sekelas Global Landscape Forum (GLF) yang baru saja dilaksanakan oleh Lembaga Internasional Center for Research Center (CIFOR) pada tanggal 5-6 Desember 2015 di Paris, Perancis.

Ledjie tampil bersama berbagai tokoh terkenal seperti Joan Carling, Secretary General, Asia Indigenous Peoples Pact; Andrea Carmen, Executive Director, International Indian Treaty Council (IITC); Maximiliano Correa Menezes, General Coordinator, Coordination of Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon (COIAB); Antonio Fonseca dos Santos, Director of Environment and Sustainability of Brookfield Renewable Energy Group; Jannie Staffanson, Member, Sami Council of the Arctic region; dan Wiranto, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial.  Mereka berbicara dalam sesi Indigenous Peoples’ rights and land tenure sebagai bagian dari rangkaian acara GLF.

Acara GLF selama 2 hari ini ini diikuti tidak kurang dari 3000 orang peserta yang terdiri dari para pejabat, peneliti, praktisi, dan aktivis lingkungan dari seluruh dunia. Acara ini dianggap cukup besar bukan hanya karena jumlahnya pesertanya tapi juga karena acara ini mengundang beberapa menteri serta pejabat lain dari berbagai negara. Selain itu, para pakar tingkat dunia juga hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan berbagai kemajuan kegiatan terkait perubahan iklim dan  pembangunan berkelanjutan.

Ledjie Taq berbagi cerita tentang inisiatif yang telah dilakukan oleh masyarakat Wehea dengan berusaha untuk melindungi Hutan Wehea sebagai habitat Orangutan. Sejak tahun 2003, masyarakat Wehea telah mengembangkan rencana  pengelolaan Hutan Wehea berbasis masyarakat bersama The Nature Conservancy (TNC). Masyarakat Wehea mendorong kawasan Hutan Wehea diubah peruntukannya menjadi hutan lindung dari semula hutan produksi. Lembaga Adat Wehea melaksanakan musyawarah adat pada tahun 2004 dan akhirnya  kawasan eks HPH. PT. Gruti III dikukuhkan melalui Sumpah Adat Wehea menjadi Keldung Laas Wehea Long Skung-Metgueen yang pada saat ini lebih dikenal dengan sebutan Hutan Lindung Wehea. Hutan ini kemudian telah dijadikan oleh pemerintah pusat untuk menjadi hutan lindung dengan keputusan Menteri Kehutanan.

Ledjie bercerita tentang upaya masyarakat dalam mencari dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta, LSM maupun pihak lainnya. Upaya mereka tidak sia-sia karena dukungan terus mengalir baik dari pemerintah, swasta, LSM dan lain sebagainya. Dukungan pemerintah daerah langsung diberikan dalam bentuk bantuan dana pengelolaan dan fasilitas lainnya. Selain itu,  dukungan dana dan fasilitas lainnya juga diberikan oleh beberapa perusahaan.  Tidak ketinggalan juga lembaga swadaya masyarakat turut serta mendukung pengelolaan Hutan Lindung Wehea ini.

Penyampaian Ledjie Taq diaminkan oleh Wiratno, Direktur Penyiapan Lahan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga hadir sebagai pembicara setelah Ledjie. Wiratno menekankan tentang pentingnya kolaborasi para pihak dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Masyarakat diharapkan perannya dalam mengelola hutan yang merupakan bagian dari wilayah mereka. Untuk itu menurut Wiratno, leadership masyarakat merupakan kunci dalam peengelolaan hutan berbasis masyarakat disamping adanya dukungan pemerintah dan para pihak lainnya.  Pemerintah pusat menargetkan 12,7 juta hektar hutan sampai tahun 2020 akan dikelola langsung oleh masyarakat melalui berbagai skema yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Ledjie menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan di Wehea bukan hanya untuk masyarakat Wehea tapi juga untuk masyarakat dunia. Hutan yang terus memberikan manfaat lingkungan seperti udara bersih, keaneka ragaman hayati, siklus air merupakan sedikir dari berbagai layanan lingkungan yang disediakan oleh hutan tropis yang saat ini sedang dijaga oleh masyarakat Wehea. (*)

---