Pemkab Paser Antisipasi Inflasi

TANA PASER– Wakil Bupati Paser Hj. Syarifah Masitah Assegaf memimpin agenda rapat lanjutan pencegahan Inflasi. Bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) Kabupaten Paser mengikuti agenda video confrence bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Senin (5/12/2022).

Mendagri Tito Karnavian dalam presentasi menyampaikan realisasi  pendapatan APBD se Indonesia. Kalimantan Timur berada diperingkat atas dengan peningkatan APBD sebesar 105,98 persen. Namun realisasi belanja Kalimantan Timur berada diposisi yang rendah yaitu 65,97 persen.

Berkaitan dengan hal tersebut, Hj. Syarifah Masitah Assegaf menyampaikan persentase tersebut dikarenakan pencapaian realisasi dari setiap daerah belum bisa diketahui untuk saat ini. Seperti halnya Kabupaten Paser, yang baru akan diketahui pada 10 Desember 2022 mendatang.

“Rendahnya pelaporan inflasi dari daerah juga akan berpengaruh pada tingkat realisasi pencapaian Kalimantan Timur,” ucap Hj. Syarifah Masitah Assegaf.

Disampaikan, saat ini tingkat inflasi Kalimantan Timur mencapai 5,69 persen, dibawah nasional 5,71 persen. Untuk itu Tito Karnavian meminta kepada setiap kepala daerah yang masih rendah dalam pencapaian realisasi APBD, untuk segera melakukan upaya percepatan pencapaian realisasi belanja daerah.

“Kami diinstruksikan secara langsung oleh mendagri untuk segera melakukan uoaya percepatan pencapaian realisasi anggaran daerah,” ungkapnya.

Sementara untuk Kabupaten Paser,  Masitah tetap optimis pencapaian realisasi akan terus mengalami peningkatan. Hal tersebuut juga dikarenakan telah dilakukan pe,bayaran pada berbagai kegiatan pekerjaan fisik di Kabupaten Paser.

“Realisasi akan terus mengalami peningkatan dan akan terus bertambah seiring dnegan dilakukannya ppembayaran pekerjaan proyek di Kabupaten Paser,” terangnya.

Hj. Syarifah Masitah Assegaf mengakui bahwa ancaman inflasi terjadi di Kabupaten Paser terjadi di sektor transfortasi darat. Dikarenakan pengaruh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bangunan dan Telur.

“Semula karena kenaikan harga BBM yang menyebabkan kenaikan juga dibeberapa sektor lainnya. Seperti, bahan bangunan, bahan makanan dan lainnya,” terangnya.

Ia juga tidak melupakanberkaitan dengan inflasi dari sektor LPG 3 Kg Non Subsidi. Hal tersebutu dikarenakan, ia menduga terjadi permaslahan penyimpangan di level Pengecer. Namun demikian, ia mengaku bahwa Pemerintah Kabupaten Paser telah melakukan pemantauan kesetiap pangkalan.

“Jangan sampaiterjadi penyimpangan di tingkat pengecer, makanya Pemkab Paser telah melakukan pemantauan disetiap pangkalan se Kabupaten Paser,” tegasnya.

Syarifah Masitah Assegaf juga mengatakan Pemkab Paser melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Bersama dengan instansi lainnya. Guna melakukan pemantauan terhadap kebutuhan barang pokok di lingkungan masyarakat.

Antisipasi terjadinya inflasi, adalah dengan terus melakukan pemantauan terhadap kebutuhan barang pokok setiap harinya, dan melaporkan perkembangannya setiap hari pula ke provinsi melalui aplikasi yanng tersedia, lalu operasi pasar dan sidak pasar menjelang Nataru pada pertengahan Desember 2022. (yun/adv)

---