Pemprov Kaltim Deklarasikan Gerakan Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) menggelar deklarasi anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak serta seminar ketahanan keluarga. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Selasa (3/12/24).

Penjabat (PJ) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kian meningkat di Kaltim dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengkritisi program-program yang selama ini dilakukan cenderung belum menyasar akar masalah.

“Kekerasan ini tidak bisa hanya ditangani secara parsial. Kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi akar permasalahannya. Apakah karena tingkat pendidikan, kemiskinan, atau kurangnya ruang publik yang aman? Jika tidak, program yang dijalankan hanya akan menjadi solusi sementara tanpa menyelesaikan masalah utama,” ujarnya.

Dirinya meminta DKP3A Kaltim memetakan masalah secara menyeluruh. Misalnya, memperhatikan data rumah tangga di mana satu rumah dihuni lebih dari tiga orang, kondisi kemiskinan, atau keterbatasan ruang bermain anak yang dapat memicu potensi kekerasan.

“Ruang publik yang memadai sangat penting. Anak-anak perlu aktivitas yang lebih positif dari pada hanya bermain game. Tingginya angka kekerasan di perkotaan seperti Samarinda perlu dipelajari lebih lanjut, apakah karena kepadatan penduduk, keterbatasan ruang, atau kondisi ekonomi,” tambahnya.

Ia juga menegaskan solusi atas permasalahan ini tidak bisa dilakukan oleh DKP3A sendiri, tetapi harus melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, instansi terkait, hingga komunitas lokal.

Kepala Dinas DKP3A Kaltim, Hj. Noryani Sorayalita menyampaikan, kolaborasi dengan berbagai pihak akan ditingkatkan untuk memastikan kebijakan yang dibuat berbasis data akurat.

“Data dasar sangat penting. Tanpa data yang tepat, analisis yang kita lakukan tidak akan menghasilkan kebijakan yang efektif. Kami berharap lembaga-lembaga mitra juga membantu memperkuat pengelolaan data sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan bermanfaat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berupaya memperkuat digitalisasi dan akses informasi publik terkait perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, DKP3A juga akan mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai sektor untuk mendukung upaya ini secara berkelanjutan.

Deklarasi dan seminar ini dihadiri sejumlah tokoh, termasuk perwakilan OPD, lembaga masyarakat, serta mitra DKP3A. Upaya ini menjadi langkah penting Pemprov Kaltim dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mendorong ketahanan keluarga di tengah dinamika sosial yang kompleks. (yud/adv)

---