Pengelolaan Kehutanan Dukung Program Kaltim Hijau

SAMARINDA – Kalimantan Timur memiliki potensi kehutanan yang sangat besar. Revitalisasi sektor kehutanan akan terus dilakukan untuk mendukung program Kaltim Hijau yang telah dicanangkan. Tugas berat yang harus dituntaskan jajaran Dinas Kehutanan Kaltim.

“Mencapai tujuan Kaltim Hijau, sinkronisasi program di setiap lini bidang kehutanan harus dilakukan secara tepat dan cepat,” kata Kepala Dinas Kehutanan Kaltim H Achmad Delmy  saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/12).

Sinkronisasi yang dimaksudkan adalah  terkait dengan beberapa bidang yang ada di dalam lingkungan dinas tersebut. Meliputi perencanaan dan tata guna hutan, produksi  dan pemanfaatan hasil hutan. Lini-lini ini juga harus bersinergi dengan pembinaan dan perlindungan hasil hutan, selain juga harus bersinergi dengan bidang peredaran dan iuran hasil hutan.

Pengintegrasian dan kordinasi pelaksanaan program juga harus dilakukan dengan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan dinas kehutanan. UPT-UPT itu adalah UPT Kebakaran Hutan dan Lahan, UPT Pengelolaan dan Pelestarian Alam dan UPT Peredaran Hasil Hutan dan Planologi Kehutanan.

“Rencana program bidang kehutanan tahun depan sudah coba kita rancang agar lebih terintegrasi secara baik untuk mendukung visi dan misi gubernur, serta untuk mendukung pencapaian Kaltim Hijau di masa depan,” tegas jebolan Universitas Mulawarman Samarinda itu.

Diakuinya, program tahun ini memang sudah cukup terintegrasi secara baik. Namun secara keseluruhan, belum menjadi bagian utuh dari program pada masa kepemimpinan H Awang Faroek Ishak – H Farid Wadjdy, karena pasangan gubernur dan wakil gubernur tersebut, baru bertugas sejak Desember 2008.
Revitalisasi sektor kehutanan akan dilakukan tidak terbatas hanya pada industri perkayuan saja, tetapi juga pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri kehutanan.
Jasa lingkungan perlu diapresiasi melalui internalisasi fungsi hutan sebagai pencegah bencana dalam pembangunan sektor lain. Rehabilitasi, sekaligus dimanfaatkan untuk memperoleh kompensasi dari penyerapan karbon.
“Wisata alam juga sangat potensial dikembangkan. Jika ini bisa dilakukan maka akan mampu memberikan lapangan kerja dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” imbuh pejabat yang juga sempat menduduki kursi Asisten II Kabupaten Berau ini.
Tahun depan, dinas kehutan mendapat alokasi APBD sekitar Rp37 miliar, termasuk untuk penuntasan bangunan pisik dinas kehutanan dan program-program kehutanan lainnya. Selain itu, dinas kehutanan juga akan membantu pengelolaan dana dekonsentrasi APBN 8 untuk kegiatan-kegiatan kehutanan di Kaltim. (vb-03)

---